JAKARTA, RADAR SULBAR –Direktur Investigasi pada Kedeputian Penegakan Hukum KPPU Gopprera Panggabean menyampaikan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan kasus pinjaman online (pinjol) ke tahapan penyelidikan, setelah melalui proses penyelidikan awal sejak 5 Oktober 2023.
Dalam tahap penyelidikan ini, KPPU telah menetapkan 44 penyelanggara peer-to-peer (P2P) lending sebagai Terlapor atas dugaan pelanggaran
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, khususnya pasal 5 terkait penetapan harga.
“KPPU telah selesai melaksanakan penyelidikan awal atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjol yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Dalam tahap tersebut, diketahui AFPI telah
menerbitkan Pedoman Perilaku Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi secara Bertanggung Jawab yang mengatur penetapan jumlah total bunga, biaya
pinjaman dan biaya-biaya lainnya (selain biaya keterlambatan) yang tidak melebihi suku
bunga flat 0,8 persen per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh
penerima pinjaman,” ucap Gopprera, 27 Oktober 2023.
Disebutkan, Dalam penyelidikan awal, KPPU telah melakukan berbagai kegiatan pengumpulan
informasi, termasuk permintaan informasi secara tertulis kepada para anggota AFPI dan
permintaan keterangan dari 5 penyelenggara P2P lending, AFPI, dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
Melalui proses tersebut, KPPU telah memperoleh satu alat bukti dugaan pelanggaran pasal 5 dan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan. KPPU juga menemukan bahwa tujuan pengaturan AFPI atas penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya tersebut adalah untuk melindungi konsumen dari biaya predatory lending, atau praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat ketentuan bunga dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman atau tidak
memperhatikan kemampuan membayar kembali penerima pinjaman.
Proses penyelidikan akan berlangsung tertutup selama 60 (enam puluh) hari kedepan,
dan tidak tertutup kemungkinan adanya perpanjangan masa penyelidikan ataupun
penambahan Terlapor, bergantung pada alat bukti yang diperoleh.
Pada proses tersebut,
KPPU akan membuktikan apakah perilaku beberapa penyelenggara P2P lending yang
menerapkan suku bunga yang sama tersebut merupakan hasil kesepakatan diantara para
penyelenggara.
“Pada prinsipnya di suatu pasar yang bersaing, setiap pelaku usaha P2P lending akan menjalankan usahanya secara lebih efisien, sehingga mampu menetapkan tarif suku bunga yang lebih rendah dari para pesaingnya serta memberikan berbagai pilihan fasilitas dan tarif suku bunga bagi konsumen,” tandasnya. (*)
