BONE, RADAR SULBAR — Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sri Rahayu Usmi angkat suara terkait polemik Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 412.2/11938/DPMD tanggal 9 Oktober 2023 perihal Prioritas Penggunaaan Dana Desa tahun 2024 di Sulawesi Selatan yang dinilai telah membawa keresahan dan kegaduhan kepada seluruh kepala desa di Sulsel.
Andi Sri Rahayu Usmi bahkan secara tegas meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dari jabatannya.
“Saya sebagai Ketua Apdesi Sulsel menolak keras kebijakan yang tidak rasional dan meminta agar Presiden untuk mencopot Pj Gubernur Sulsel yang telah membuat keresahan dan kegaduhan,” jelasnya.
Menurutnya program budidaya pisang massal di seluruh Sulsel dengan mengalokasikan anggaran desa hingga 40 persen dianggap seluruh kepala desa di Sulsel sungguh tidak masuk akal. Pasalnya pengalokasian dana desa sudah secara terstruktur jelas pos-posnya sesuai petunjuk Kementerian Desa.
Ayu panggilan akrab ketua Apdesi Sulsel menilai jika Pj Gubernur mengeluarkan surat edaran terkait prioritas tanaman pisang ini sebenarnya telah menyalahi aturan dan membuat aturan di atas aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan penggunaan dana desa.
“Jangan mengadopsi keberhasilan tanaman pisang di luar Sulsel tapi pahami dulu kultur tanah Sulsel apakah cocok dan bertahan serta berdaya manfaat terhadap masyarakat atau tidak. Apalagi ini alokasi penganggarannya cukup besar yakni Rp1 triliun. Kira-kira kalau gagal siapa yang akan bertanggung jawab dengan penggunaan anggaran tersebut,” tegas Ayu.
Ayu mencontohkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Emgrekang yang terkenal dengan tanaman bawangnya. Jika tetap dilanjutkan kebijakan tersebut dengan keharusan menyiapkan lahan seluas 500 hektar setidaknya ada tanamaman yang akan dikorbankan.
“Tanaman bawang jelas hasil dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi kalau pisang selain nilai ekonominya rendah, juga tidak akan bertahan lama dan memungkinkan merugi besar,” ungkap Ayu.
Karenanya, lanjut Ayu, Apdesi Sulsel memberi peringatan akan melakukan konsolidasi untuk menggelar unjuk rasa besar-besaran dan akan menurunkan ribuan kepala desa se-Sulawesi Selatan jika kebijakan Pj Gubernur ini tidak dicabut atau ditarik karena telah meresahkan dan telah membuat kegaduhan bagi seluruh kades di Sulsel.
“Seharusnya Pj Gubernur sebelum mengeluarkan kebijakan terlebih dahulu mengundang kita semua yang terkait untuk duduk bersama. Bukannya dengan seenaknya saja membuat kebijakan tanpa melihat dan kondisi geografis satu daerah apalagi harus menekan kita para kepala desa untuk tunduk dan mengikuti kebijakan yang tidak memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat,” tandasnya.
Sebagai Ketua Apdesi Sulsel, Ayu juga sangat menyayangkan sikap dari Kepala Dinas PMD Provinsi Sulsel yang dinilai hanya cari muka kepada PJ Gubernur dan tidak menyadari jika kebijakan yang telah dibuat oleh Pj Gubernur itu akan menimbulkan dampak besar.
“Seharusnya Kadis PMD paham dengan regulasi pengalokasian dana desa sehingga kebijakan yang akan diambil oleh Pj Gubernur itu bisa dipertimbangkan sebelum diedarkan. Ini justru malah mendukung kebijakan yang tidak rasional itu,” pungkas Ayu. (*)
