MAMUJU, RADAR SULBAR –Peletakan Baru Pertama ditandai dengan penancapan tiang pancang pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Senin 9 Oktober 2023.
Pembangunan dilakukan diatas lahan seluas 15 ribu persegi. Idris bersyukur akhirnya pembangunan bisa dimulai setelah dua tahun direncanakan.
Ia mengatakan, pembangunan kantor yang dilakukan PTA , dibangun diatas tanah yang telah diserahkan oleh pemerintah Provinsi ke PTA Sulbar seluas 15 ribu meter persegi.Apalagi pembangunan yang dilakukan dinilai telah dirancang untuk tahan terhadap kondisi bencana.
“Kita bersyukur karena pembangunan kantor ini sudah mengikuti imbauan pusat dengan memastikan indeks resiko bencana yang tinggi,” kata Idris.
Hal itu menurutnya, menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pelaksana sebab kantor tersebut berada di dataran rendah dan diatas rawa.
“Kebanggaan kami karena hadirnya Pengadilan Tinggi Agama ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah melengkapi institusi di Sulbar untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan,” kata Idris .
Hal lain yang diapresiasi karena bangunan yang dirancang telah dipersiapkan sebagai bangunan smart office.Itu untuk memberikan kenyamanan
Sulbar sekaligus diharap menjadi prototipe Pemerintahan yang baru di Sulbar.
“Apresiasi juga karena kantor ini didesain dengan smart office, dengan konsep pelayanan lebih mudah kepada masyarakat. Ini juga semakin menguatkan institusi di Sulbar semakin lengkap,” ujar Idris.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulbar Muhammad Alwi, menyampaikan terimakasih atas dukungan Pemerintah Provinsi atas pembangunan Pengadilan Tinggi Agama Sulbar dengan total anggaran 33 miliar bersumber dari APBN.
Bangunan tersebut direncanakan dengan memperhatikan kualitas bangunan, dan juga estetika bangunan dimana bangunan yang ada akan menggunakan 460 tiang pancang dengan 154 titik tiang pancang dengan kedalaman 26 Meter.
“Dengan terbangunnya PTA Sulbar tersebut diharap dapat membantu dan mendukung berjalan roda pemerintahan di Sulbar,” kata Alwi.
Ia mengatakan, pembangunan yang dilakukan ditargetkan dapat rampung secepatnya sehingga pelayanan pemerintah khususnya berkaitan dengan Pangadilan Agama bisa segera berjalan.
Dalam pengawasan pembangunan kantor tersebut pihaknya mengaku akan melibatkan
Tim pengawas independen dan internal, termasuk akan melibatkan Kejaksaan Tinggi. (jaf)
