MAMUJU, RADAR SULBAR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar menggelar sosialisasi hasil pelaksanaan workshop pelembagaan dan pendayagunaan Data Desa dan Kelurahan Presisi (DDKP) di Grand Maleo Hotel Mamuju, 7 September 2023.
Kepala Dinas DPMD Sulbar Muh. Jaun mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menjadikan data sebagai hal yang penting dalam perencanaan. Dimulai dari tingkatan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan tingkat nasional.
Ia menambahkan, hingga saat ini, Data Desa Presisi sudah berjumlah 113 lokus. Tahun 2023 kembali dianggarkan DDP tahap III sebanyak 145 lokus desa dan kelurahan se-Sulbar. Tapi karena kondisi finansial daerah mengalami defisit, maka DDP Tingkat provinsi ditunda.
“DDP sebanyak 113 lokus yang sudah ada tidak bisa kita tinggalkan dan berlalu begitu saja, tapi tetap kita manfaatkan. Kita akan buktikan bahwa DDP ini bisa digunakan untuk mendayagunakan setiap level pemerintahan terutama dalam perencanaan,” ujarnya.
Pada kegiatan ini, lanjut Jaun, sengaja pihaknya mengundang seluruh stakeholder pemangku data agar bisa menyatukan persepsi data yang dimiliki dan melakukan konsolidasi. Sehingga bisa menyamakan persepsi terhadap sasaran program 4+1 yang dicanangkan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakhrulloh.
“Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti kita bisa mencapai kesepakatan bahwa dalam mengintervensi program yang ada harus menggunakan data dalam pandangan yang sama,” paparnya.
Dijelaskannya, hasil dari pertemuan ini akan dikawal sampai ke desa melalui musyawarah antar desa pada tingkat kecamatan kemudian pada FGD tingkat desa. Sehingga pembangunan berdasarkan data mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa menemukan satu persepsi yang sama terhadap sasaran.
“Supaya siapa mengerjakan apa itu bisa kita sepakati bersama. Dan tentunya akan berefek kepada aktivitas dan efisiensi finansial maupun metodologi pelaksanaan intervensi program,” tambahnya.
Jaun menambahkan, Di Sulbar saat ini fenomena defisit anggaran juga terjadi. Ia meyakini kontribusi terhadap defisit itu karena tidak efisiennya pemanfaatan anggaran disebabkan karena kurangnya data yang digunakan sebagai dasar perencanaan.
“Diharapkan sosialisasi ini dapat mengefisienkan anggaran karena data yang mita miliki sama. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiar kita bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pada setiap level pemerintahan,” tutupnya.
Lebih lanjut, perencanaan berbasis data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti. Data yang tersedia dapat digunakan sebagai landasan untuk menginformasikan keputusan pembangunan.
Dengan mempertimbangkan fakta dan angka, keputusan dapat diambil secara objektif, mengurangi kecenderungan bias subjektif. Ini membantu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif.
“Oleh sebab itu, pelaksanaan Data Desa Presisi (DDP) dalam dimensi pemanfaatan data diharapkan dapat menjadi salah satu input data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa,” tutupnya.
Adapun Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah, Mendiseminasikan kesepahaman data hasil Workshop; Tersosialisanya hasil kesepahaman terkait satu data berbasis numerik dan spasial dalam upaya percepatan penurunan stunting yang konvergen dan terintegrasi di Sulbar.
Selain itu, menyusun rencana aksi fasilitasi program kegiatan percepatan penurunan stunting yang konvergen di lingkup OPD/Instansi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya. Pesertanya sebanyak 75 orang, dari OPD Lingkup provinsi dan kabupaten. (drm)
