MAMUJU, RADARSULBAR —
Kinerja APBN 2023 hingga Juli 2023 dari sisi belanja negara
menunjukkan tren pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Kanwil DJPb Sulbar Tjahjo Purnomo menguraikan,
Belanja Negara terdiri dari 2 bagian, yaitu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke
Daerah (TKD). Realisasi BPP yang pencairannya dilaksanakan oleh KPPN Mamuju dan KPPN
Majene hingga 31 Juli 2023 mencapai Rp1,70 triliun atau 45,64 persen dari pagu BPP sebesar Rp3,73
triliun.
“Terjadi peningkatan signifikan pada realisasi Belanja Barang, naik 46,96 persen dari Rp487,64
miliar (31 Juli 2022) menjadi Rp716,64 miliar (31 Juli 2023),” jelas Kakanwil pada media briefing realisasi APBN regional Sulawesi Barat per Juli 2023, di Kantor DJPb Sulbar, Rabu 30 Agutus 2023.
Lebih lanjut dijelaskan, Peningkatan Belanja Barang
disebabkan antara lain untuk belanja kegiatan operasional, pemeliharaan BMN, Belanja Barang
diserahkan ke masyarakat/pemda, dan dana tahapan pemilu 2024.
Selain Belanja Barang, peningkatan kedua terbesar terjadi pada Belanja Bantuan Sosial
yang naik 25,56 persen dari Rp1,80 miliar menjadi Rp2,26 miliar pada Juli 2023.
“Kenaikan ini
disebabkan adanya bantuan Pendidikan tinggi oleh STAIN Majene dan Kanwil Kemenag Sulbar
untuk bantuan pendidikan dasar dan menengah,” pungkasnya.
Selanjutnya, pada Belanja Modal juga terjadi
peningkatan sebesar 10,73 persen dari Rp263,72 miliar menjadi Rp292,02 miliar pada Juli 2023.
Kinerja positif ini terutama didukung dari realisasi Kementerian PUPR didominasi oleh
Pembayaran Paket Preservasi Jalan Bts Kab. Majene-Mamuju-Kalukku (MYC SBSN).
Sedangkan pada Belanja Pegawai terjadi peningkatan sebesar 7,27 persen dari Rp644,85 miliar
menjadi Rp691,75 miliar pada Juli 2023. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya
penambahan jumlah pegawai, PPPK dan penambahan satker yang memiliki pagu belanja
pegawai.
Untuk Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran hingga 31 Juli 2023 mencapai Rp3,76 triliun yang meningkat
sebesar Rp253,96 miliar atau tumbuh 7,24% dibanding akhir bulan yang sama tahun 2022.
“Pertumbuhan tersebut didorong adanya percepatan permintaan pengajuan penyaluran DAU,
DAK Fisik, dan DAK Non Fisik,” ungkapnya.
Tjahjo Purnomo berkomitmen terus aktif
mengawal pelaksanaan APBN lingkup Sulawesi Barat dan mendorong Pemda lingkup Sulawesi
Barat untuk mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur TKD khususnya DBH dan Dana
Desa.
“Pemerintah akan terus menggali potensi sektor ekonomi sekaligus mengoptimalkan belanja
negara guna memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Serta melakukan antisipasi dan mitigasi atas dampak dinamika global terhadap
perekonomian regional,” tutup Kakanwil. (*)
