MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID — Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulbar melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di perbatasan provinsi, tepatnya di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Selasa, 22/8/2023.
Pelayanan KB perbatasan ini bekerjasama dengan BKKBN Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga menggelar Pelayanan KB di RSUD Madising, Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulsel.
Hadir pada kegiatan tersebut, Deputi Pelatihan dan Pengembangan BKKBN RI, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik. Pada kesempatan tersebut Rizal Martua Damanik menyampaikan terima kasih untuk dukungan dari jajaran TNI serta BKKBN Sulbar dan Sulsel dengan melakukan pelayanan KB perbatasan.
“Semoga dengan model pelayanan KB perbatasan ini, bisa menginspirasi provinsi lain, terutama terkait distrubusi dinamis alat kontrasepsi bagi provinsi yang kekurangan juga bisa terbantu” ungkap Damanik.
Harapannya melalui kegiatan ini pertukaran informasi antara Sulbar dan Sulsel tersampaikan dengan baik, juga kegiatan ini telah menjadi tempat berkumpul antara Bidan, kader dan Penyuluh KB dari kedua provinsi.
Terkait evaluasi dari kegiatan ini, Prof Damanik menyampaikan bahwa kinerja kedua provinsi sudah baik, hanya perlu ditingkatkan. Performa yang sudah baik, ditingkatkan terutama untuk percepatan penurunan stunting. Maksimalkan media komunikasi yang ada kepada akseptor atau calon akseptor dari dua wilayah.
“Suatu hal yang luar biasa bila bisa saling belajar, misalnya di Sulbar sudah berikan informasi menggunakan video-video singkat, Sulsel bisa belajar, begitupun sebaliknya” ujar Damanik
Hadir rombongan pelayanan KB BKKBN Sulbar dalam memberikan pelayanan kontrasepsi seperti implant, IUD, suntik, pil dan kondom secara gratis.
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto, mengatakan tujuan kegiatan ini untuk menjangkau akseptor yang jauh dari fasilitas kesehatan dan meningkatkan kesertaan KB khususnya KB MKJP sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting termasuk di wilayah khusus seperti wilayah perbatasan antar provinsi.
Ia menjelaskan akseptor merupakan peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS), yang menjadi sasaran sosialisasi KB.
KB sendiri kata Rezky merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting yang selama ini menjadi perhatian khusus. Dijelaskan pelayanan KB diperbatasan bersama BKKBN Sulsel merupakan bentuk sinergitas yang harus diperlihatkan.
“Harapannya kami dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan KB. KB ini dapat menghindari empat T, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu sering,” terang Rezky.
Dikatakan program KB merupakan kewajiban BKKBN dan pemerintah untuk memberikan layanan fasilitas. Masyarakat diharapkan memahami manfaat program KB yang dapat mempercepat penurunan resiko anak stunting.
Ia menambahkan pelayanan KB perbatasan ini akan terus berlanjut, untuk tahap kedua berada di Pasangkayu. Selain program KB perbatasan, terdapat pula program KB keroyok pesisir yang akan dilaksanakan BKKBN Sulbar.
Adapun jumlah Pasangan Usia Subur yang telah terlayani pada kegiatan ini sebanyak 93 orang akseptor KB dari kedua wilayah tersebut. (*)
