Bupati Polman Mutasi 144 Pejabat Tanpa Sepengetahuan Baperjakat

  • Bagikan

POLEWALI, RADARSULBAR.CO.ID –Menjelang akhir jabatannya, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar, kembali melakukan mutasi terhadap 144 pejabat eselon III dan IV di ruang pola Kantor Bupati, Selasa 15 Agustus 2023.

Diantara 144 pejabat yang dilantik 23 orang pejabat administrator eselon III A dan 31 orang eselon III B dan selebihnya golongan IV A dan IV B. Diantara pejabat eselon III A yang dilantik ada enam orang camat, yakni Camat Polewali dijabat Tanawali yang sebelumnya Kabid SDM Satpol PP, Camat Luyo Ahmad yang sebelumnya Sekcam Tutar, Camat Limboro Erwin yang sebelumnya Kabid Lalulintas Dishub, Camat Balanipa Abdul Malik yang sebelumnya Kabid PMD.

Sedangkan Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan Muh Siri dilantik jadi Camat Bulo dan Sekcam Matangnga Andi Syarif dilantik jadi Camat Matangnga menggantikan Asmadi yang dimutasi jadi Kabag Humas DPRD Polman.

Selain itu ada sejumlah pejabat Sekretaris Dinas yang dirotasi dan diangkat. Serta Pengisian Kabag Pemerintahan yang dijabat Asrif, sebelumnya menjabat Kabag Ekonomi. Sedangkan Sekretaris Dinas PMPTSP, Agus dimutasi menjadi Kabag Ekonomi SDA Setda.

Terpisah, Sekkab Polman Bebas Manggazali mengaku tak diundang dan dilibatkan dalam pelantikan pejabat administrator dan pengawas ini. Padahal kata dia, merupakan ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Ia mengaku tak mendapatkan undangan dan penyampaian dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Malah mengaku informasi adanya mutasi diperoleh dari istrinya yang juga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Polman.”Memang ada pertemuan terkait mutasi tetapi itu enam bulan yang lalu. Tapi itu dulu masih draf yang harusnya difinalkan. Apakah maksimal data itu atau tidak yang dipakai. Karena perlu diperbaharui jangan sampai sudah ada yang naik golongan,” jelas Bebas Manggazali saat dikonfirmasi, Selasa 15 Agustus 2023.

Selain itu, kata dia harus melihat apakah penempatan pejabat di OPD sudah maksimal atau sesuai. Jangan sampai ada penjabat yang pangkatnya lebih rendah dibanding anak buahnya. Karena biasa kejadian golongan III membawahi golongan IV, itukan tidak rasional dan berdampak pada kinerja karena yang bersangkutan seperti dikenakan penurunan jabatan. “

Mutasi ini tidak boleh berdasarkan suka atau tidak tapi harus dilihat prestasinya,” tegas Bebas Manggazali.Ia mengaku tidak dilibatkan dalam proses mutasi ini sehingga dirinya tidak hadir saat pelantikan.

“Di Polman ini kita orang Mandar yang seharusnya menjunjung budaya Sipakatau saling menghargai agar pemerintahan ini punya nilai, arif dan punya adab,” tandasnya.

Bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik jika tidak tidak beradab. Sesama pegawai saja tidak beradab sementara di aturannya Baperjakat wajib mengetahuinya.

“Yang lebih ekstrimnya lagi karena pelaksanaan mutasi saya tahu dari istri di rumah. Saya kaget karena istri saya lebih tahu daripada saya. Ternyata istri saya tahu juga dari orang di rumah dana tidak pernah bertemu Kepala BKPP sampai pelaksanaan mutasi ini,” ungkap Bebas Manggazali.

Ia juga mengaku tidak tahu menahu terkait tendensi politik dengan tidak dilibatkan dirinya dalam pelaksanaan mutasi.

“Sebagai birokrat saya terus berupaya bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bukan bagaimana akal-akalan ke depan. Karena saya bukan orang politis tapi Insya Allah kedepan kan masuk jabatan politik,” tambahnya.

Ia mengaku niat maju untuk melakukan perbaikan dengan pengalaman sebagai ASN selama 30 tahun.

Bebas Manggazali menggaris bawahi bahwa pemerintahan saat ini bukan lagi zaman kerajaan yang bisa sesuai keinginan.

“Pimpinan ASN dan Baperjakat adalah Sekkab, jadi masuk akal tidak saya tidak dilibatkan dalam proses pelantikan. Jangan sampai kejadian lagi seperti sebelumnya golongan IV dipimpin golongan III artinya jabatan Kabid golongan III sementara kepala seksi sudah golongan IV,” bebernya.

Terpisah, Kepala BKPP Polman Alimuddin menyampaikan, pelantikan yang dilaksanakan ini adalah pengisian jabatan yang lowong yang banyak dijabat pelaksana tugas. Kemudian dikukuhkan melalui pelantikan yang baru digelar hari ini.

“Selebihnya ada pergeseran sebagaimana sambutan pak Bupati bahwa pergeseran ini adalah hal lazim yang lumrah untuk penyegaran bagi pejabat yang diharapkan kinerjanya lebih baik lagi,” jelas Alimuddin.

Sementara Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar menyampaikan, bahwa pelantikan tidak mempersyaratkan harus dua tahun baru dapat digantikan tetapi dapat digantikan kapan saja jika kinerjanya tidak bagus.

“Saya minta dijalani tugasnya dengan baik, karena akan lakukan evaluasilagi. Bulan Oktober dan Desember mendatang masih ada mutasi lagi. Bagi yang jelek kinerjanya akan kita pindahkan ke tempat yang lebih cocok baginya,” ujar Andi Ibrahim Masdar.

Ia minta pejabat yang dilantik agar bekerja tetap enjoy meskipun mungkin tempat yang saat ini tidak nyaman.Ia juga meminta yang dilantik agar meningkatkan kedisiplinan dan kerajinan serta menjaga rahasia yang ada di kantornya dengan tidak membocorkan rahasia keluar.

Ketika diminta tanggapannya terkait tak diundangnya Sekkab menghadiri pelantikan. Bupati Andi Ibrahim Masdar membantahnya.

“Tidak mungkin tidak dilibatkan, ini adalah mutasi yang tertunda sejak beberapa bulan lalu. Pak Sekkab harus tahu itu, saya sudah konfirmasi Kepala BKPP dulu dilibatkan karena ini mutasi yang sudah lama tertunda. Kalau mau dilibatkan rajin-rajinlah masuk kantor,” jelas Andi Ibrahim Masdar.

Bupati juga menambahkan dirinya hanya melantik nama-nama yang diusulkan. Sebagai pemilik visi misi harus memastikan dijalankan dengan baik.Selain 144 pejabat struktural juga dilantik dua orang pejabat fungsional pengelolaan barang dan jasa serta dua kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Sebelum saya mengakhiri masa jabatan kembali akan melakukan mutasi lagi kemungkinan bulan Oktober dan Desember. Mutasi tidak mesti dua tahun sekali tetapi jika dilakukan evaluasi ada pejabat yang tidak berkinerja baik maka bisa saja diganti walupun itu masa jabatannya baru tiga bulan. Sehingga jika ada pejabat yang mau naik kelas ke eselon dua, tunjukkan kinerjanya tentu akan menjadi pertimbangan,” tandas Andi Ibrahim Masdar. (arf/mkb/jaf)

  • Bagikan