MAJENE, RADARSULBAR.CO.ID — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 Kabupaten Majene terancam tak memenuhi target.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023, Pemkab Majene menargetkan penerimaan PAD sebesar Rp88 miliar lebih. Sementara hingga Juli 2023 atau pertengahan tahun anggaran realisasi PAD baru 13,6 persen atau sebesar Rp 12 miliar lebih.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene terus mengejot penerimaan PAD agar akhir tahun nanti bisa terealisasi sesuai target. Untuk memaksimalkan penerimaan PAD, pemkab menelorkan kebijakan mengurangi program kegiatan yang tidak wajib.
“Olehnya kami tidak terlalu bisa menerbitkan surat penyediaan dana (SPD). Karena sebagian kegiatan yang tidak wajib akan dihapus. Apalagi sumber dana yang digunakan PAD,” ujar Kepala BKAD Majene Kasman Kabil, Selasa 1 Agustus saat ditemui.
Kata dia, untuk memaksimalkan PAD belanja harus dikurangi agar tidak lagi terjadi defisit akhir tahun nanti. Seperti kegiatan yang tidak wajib.
“Jadi semua kegiatan yang bersumber PAD tidak wajib akan dikurangi,” jelas Kasman.
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2023 sudah dibahas. Pembahasannya akan diajukan ke DPRD Majene pekan pertama bulan Agustus.
“Sehingga kegiatan yang tidak wajib akan dikurangi. Karena lima bulan kedepan target PAD bisa terealisasi,” ungkapnya.
Menurutnya bila tidak dikurangi dan terus dipaksakan maka berpotensi akan menjadi utang.
“Makanya kita harus melakukan penyesuaian, kita sudah meminta ke OPD terget perubahan pendapatannya,” tambahnya.
Ia berharap sisa lima bulan kedepan ini pencapaian PAD bisa dimaksimalkan.
“Supaya kita bisa mengatur belanja yang direalisasikan. Karena hingga saat ini banyak kegiatan yang belum bisa dibayarkan karena kondisi PAD,” kata Kasman.
Sementara kegiatan yang dibiayai DAU tidak ada masalah pembayarannya. Pokok masalahnya ini di PMK 212 dimana DAU yang dulu sifatnya umum saat ini sudah diatur dan sebagian penggunaannya dari pemerintah pusat. Sehingga banyak kegiatan yang dulu dibiayai DAU tidak bisa lagi.
“Contohnya TPP, olehnya itu kami berharap kebijakan DAU itu berubah,” harapannya. (r2/mkb)
