MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID –Pj. Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh berkomitmen akan memutus mata rantai rentenir di provinsi Sulbar.
Menurutnya rentenir telah banyak menjerat pelaku-pelaku usaha yang justru dapat membuat pelaku usaha tidak berkembang. Salah satu uoaya yang dapat dilakukan adalah mendorong kemudahan akses keuangan bagi pelaku usaha.
“Saya dengan OJK bersama industri keuangan, perbankan komit, kami ingin memberantas rentenir dan ingin memberikan skema bantuan keuangan, kredit, CSR yang bisa mengembangkan UMKM,”ujar Pj Gubernur usai menerima audiensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Jumat 28 Juli 2023.
Pertemuan itu juga membahas indek inklusi keuangan. Diharapkan kerjasama pemprov dan OJK dapat meningkatkan indeks inklusi keuangan sebagaimana arahan presiden.
Sebagaimana dipahami inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ini mendorong inklusi keuangan berharap semua masyarakat bisa masuk ke sektor keuangan perbankan untuk mengembangkan ekonominya,” ujar Zudan pada audiensi OJK di
Selain itu, memberikan akses bagi ASN agar lebih mudah mendapatkan akses kredit untuk kepemilikan rumah.
Kepala OJK Regional VI Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua) Darwisman menyampaikan,
Perbankan di Sulbar terus bertumbuh positif. Apalagi didukung dengan potensi Sulbar di berbagai sektor, baik pertanian, perikanan dan perkebunan.
“Ini perlu literasinya didorong, aksesnya dipermudah, pendampingannya juga, dengan harapan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di Sulbar,” ucap Darwisman.
Lanjut Darwisman, peningkatan inklusi di setiap daerah adalah salah satu amanat presiden RI menginginkan Indek inklusi keuangan di akhir 2024 harus di angka 90 persen.
“Mudah-mudahan dengan upaya sinergi dan kolaborasi capaian itu akan terwujud.
Kami tentu akan menggerakkan semua yang dibawah koordinasi OJK untuk menyukseskan program dalam wadah tim percepatan akses keuangan di daerah provinsi sulbar,” pungkasnya. (jaf)
