MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID –Strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Program JKN penting untuk dilakukan.
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaaan Negeri Mamuju, Subekhan. Menurutnya ada orang yang gagal sejahtera akibat dari faktor kesehatan yang tidak didapatkan dengan baik oleh masyarakat.
“Kita (pemerintah) mempunyai peran mulia dalam keberlangsungan Program JKN. Terima kasih sudah turut hadir dalam tugas mulia ini,” ungkapnya dalam kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah pada Rabu, 14 Juni.
Dia juga menekankan, pentingnya niat untuk menyejahterakan masyarakat
“Apabila niat ini tidak ada dalam diri kita, maka upaya yang kita lakukan kurang memiliki motivasi yang kuat,” lanjutnya.
Subekhan menambahkan, penghargaan Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah jangan hanya sampai pada Universal Health Coverage (UHC) saja. Tapi niat untuk memberikan kesejahteraan masyarakat harus selalu diutamakan, karena Subekhan telah melihat data kepesertaan JKN di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah yang masih menunjukkan data yang fluktuatif.
“Oleh karena itu niat menyejahterakan masyarakat itu sangat penting,” ucapnya.
Subekhan mengakui manfaat dari Program JKN sangat luar biasa. Karena hanya dengan membayar puluhan ribu tapi bisa menjamin masyarakat yang sakit hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Hal tersebut berdasarkan pengalamannya terhadap salah satu peserta JKN di Kabupaten Mamuju.
“Ada masyarakat, guru mengaji, yang tertolong karena menjadi peserta JKN dan dapat terbantu dengan keikutsertaanya menjadi peserta JKN,” jelasnya.
Pesan moral tersebut disampaikan Subekhan dengan memberikan contoh dari Negara Swedia yang mempunyai jaminan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah secara gratis. Hal itu bisa terjadi menurutnya karena moralitas sudah terbangun di negara itu dan masyarakatnya bangga membayar pajak.
“Tetapi masyarakat kita masih belum semua memiliki moralitas itu,” sambungnya.
Sisi kesadaran menurut Subekhan harus disentuh seperti masyarakat di Negara Swedia. Karena Ia menganggap masyarakat Indonesia apabila ada kesempatan tidak bayar pajak, maka akan dilakukan. Jadi diperlukan peran pemerintah dalam memberikan pendekatan dengan hati.
“Diperlukan pendekatan dengan hati, untuk menjadikan masyarakat menjadi pahlawan kesejahteraan dengan membayarkan iuran Program JKN,” harapnya.
Senada dengan yang telah disampaikan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin menyampaikan pentingnya kesamaan pemahaman terkait program JKN. Dukungan dari seluruh tim forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan dalam tercapaianya pemahaman yang sama dalam mendukung tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional serta peningkatan kualitas pelayanan.
“Terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga program JKN di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah telah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Walaupun capaian UHC dalam Kepesertaan JKN telah tercapai, namun perlu perhatian khusus untuk segmen Badan Usaha. Mengingat bahwa untuk segmen Badan usaha di Kabupaten Mamuju maupun di Kabupaten Mamuju Tengah, tidak mengalami pertumbuhan. Justru terjadi pengurangan yang signifikan disetiap bulannya.
“Perlu perhatian khusus untuk segmen badan usaha, tidak terjadi pertumbuhan jumlah peserta dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
Dengan adanya pengurangan yang signifikan tersebut, sehingga Umrah meminta dukungan dari Disnaker dan Dinas PTSP di Kabupaten Mamuju maupun Mamuju Tengah untuk melakukan penyandingan data, sekiranya masih terdapat data potensi untuk dilakukan rekrutmen.
“Kami mengharapkan dukungan Data Badan Usaha yang terdaftar di Wilayah Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah,” jelasnya.
Terkait dengan Badan Usaha yang masih belum mendaftarkan seluruh karyawan, Umrah pun mengharapkan dukungan dari Kejaksaan Negeri Mamuju, Pengawas Tenaga Kerja dan Disnaker. (*)
