POLEWALI, RADARSULBAR.CO.ID — Dinas Kesehatan (Dinkes) Polewali Mandar terus membuat inovasi dalam mengentaskan masalah kesehatan di daerah ini. Salah satunya harmoni dalam pengentasan permasalahan kesehatan melibatkan pemerintah kecamatan, aparat desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta elemen terkait.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Polman Agusniah Hasan Sulur menyampaikan, melalui kegiatan harmonisasi dan evaluasi kinerja di bidang kesehatan yang diselenggarakan dua hari, Senin-Selasa 26-27 Juni di ruang pola Kantor Bupati Polman. Peserta yang terdiri dari camat dan kades akan membentuk kelompok Fokus Grup Diskusi (FGD) untuk merumuskan permasalahan yang ada di daerahnya.
“Kita melibatkan desa karena ujung tombak pemerintahan ditingkat bawah. Jadi kita berkolaborasi memecahkan masalah di bidang kesehatan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan,” terang Agusniah Hasan Sulur.
Lanjutnya, semua yang terkait dengan persoalan kesehatan dilakukan evaluasi utamanya kaitannya dengan SPM yang masih dibawah 80 persen. Ini dilakukan evaluasi agar nilai SPMnya bisa meningkat.
Sekertaris Dinkes Polman drg Sriharni Tandiangan menjelaskan pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan hal-hal terkait kesehatan dengan membagi tugas untuk penanganannya.
“Kolaborasi dalam kesehatan ini harus harmoni, bersatu menangani persoalan kesehatan yang ada sesuai dengan bidang masing-masing,” jelas drg Sriharni.
Menurutnya yang dibutuhkan adalah daya ungkit asli di masing-masing desa. Karena kegiatan yang paling banyak dilakukan menyasar desa. Ia meminta agar pemerintah ditingkat desa dalam membuat rencana kerja dapat diusulkan akomodasi untuk kegiatan lainnya yang tidak diakomodir oleh OPD. Sehingga tidak timpang tindih agar dapat sejalan dan bisa keluar dari permasalahan yang ada.
Ia juga menyampaikan, ada banyak kegiatan di desa seperti kaitannya dengan ibu hamil, usia pernikahan dini, hamil di luar daerah kemudian datang lahiran di Polman tanpa melapor yang menimbulkan masalah. Selain itu tidak memiliki akte nikah. Melalui kegiatan harmoni ini terjawab bagi yang tidak memiliki suami dapat diterbitkan kartu keluarganya. Dimana dalam KK tersebut hanya tertulis ibu dan anak saja.
“Hal ini dilakukan agar anak dan ibu ini tetap dapat mendapatkan hak layanan kesehatan dan lainnya,” jelas drg Sriharni. (arf/mkb)
