MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar kembali menggelar Bimbingan Teknis Fasilitator Pelembagaan dan Pendayagunaan Data Desa dan Kelurahan Presisi (DDKP) klaster Polewali Mandar, Majene dan Mamasa di Grand Maleo Hotel Mamuju, Sabtu, 24 Juni 2023.
Sebelumnya, kegiatan serupa juga pernah dilaksanakan, diikuti Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2023 diikuti sebanyak 123 orang peserta.
Kepala DPMD Sulbar Muh. Jaun mengatakan, saat ini DDP sudah tidak asing lagi dimasyarakat. Meskipun masih ada yang belum mengerti apa makna DDP hadir di Sulbar.
Sebenarnya, lanjut Jaun, DDP ini bukan hanya pesoalan data saja. Tapi DDP adalah momentum bagaimana bisa melaksanakan banyak hal, yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Jadi kita tidak bisa memandang DDP ini secara tunggal, tetapi DDP ini banyak berefek pada hal lain yang harus dilaksanakan dalam berdesa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tujuan bimtek ini untuk menyamakan persepsi terhadap setiap tahapan DDP. Karena berbeda dengan tahap pertama, kedua dan ketiga. Hal baru yang ada dalam batch III ini adalah pendayagunaan dan pelembagaan, didalamnya ada kompilasi data.
Selain itu, bimtek ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi penganggaran. Karena penganggaran DDP ini tidak hanya dianggarkan oleh provinsi saja tetapi memadukan antara anggaran provinsi, kabupaten dan desa. Sehingga persepsi terhadap penganggaran DDP pada setiap tingkatan pemerintahan sama.
“Jangan sampai anggaran di provinsi sudah cair tapi di kabupaten masih menunggu atau ada desa yang belum menganggarkan. Mudah-mudahan setelah bimtek ini, tidak ada lagi kabupaten yang tidak sefrekuensi dengan pencairan anggaran DDP ini. Termasuk juga penganggaran di desa,” paparnya.
Jaun menegaskan, bahwa DDP ini bukan antitesis, tetapi menjadi sintesis terhadap data-data lainnya. Kedepan akan diundang semua instansi pengelola data, untuk menyinkronkan data yang ada di desa, kecamatan dan kabupaten.
“Paling tidak ketika data yang lainnya sudah dilengkapi dengan by name by address, DDP melengkapi dengan by koordinat. Momentum DDP ini juga mengajarkan kepada kita seperti apa pembelajaran berkolaborasi dalam berdesa,” tambahnya.
Program priorotas Pj. Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakhrulloh ada lima item yaitu; Pencegahan stunting; Persoalan kemiskinan ekstrim; Anak tidak sekolah atau anak putus sekolah; Pernikahan dini; serta Inflasi daerah.
Program inilah yang akan dikolaborasikan dan akan dituntaskan antara provinsi, kabupaten dan desa sesegera mungkin selama Pj. Gubernur Sulbar menjabat, sehingga beliau mencetuskan revolusi anggaran.
“Anggaran kami di DPMD Sulbar juga sudah dibedah, semua anggaran harus selaras dengan lima program ini termasuk didalamnya dana desa,” katanya.
Jaun berharap data-data lain bisa mensupport, saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Karena ada kelemahan dan kelebihan masing-masing data yang dimiliki setiap instansi. Oleh sebab itu, hadirnya DDP ini diharap bisa melengkapi data-data yang masih kurang.
“Saya harapkan keseriusan kita didalam mengawal DDP di daerah masing-masing sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran lagi. Mohon kekompakan dan kolaborasi kita tetap dijaga. Semoga kita punya semangat yang sama, karena kita tidak ada bedanya. Sasaran kita adalah bagaimana bisa menjadikan desa mandiri dalam menjalankan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sehingga desa mensejahterakan warganya,” tutupnya. (ian)
