JAKARTA, RADARSULBAR.CO.ID – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) merilis hasil survei. Sebanyak 61,3 persen responden menginginkan perubahan dan 38,7 persen responden ingin melanjutkan kebijakan pemerintah Jokowi.
Survei ini dilakukan 29 Mei- 7 Juni 2023 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan Computerized Assisted Personal Interview (CAPI).
Persoalan ekonomi menjadi pendorong utama perlunya perubahan. Kesenjangan sosial berupa ekonomi merata dipilih oleh 40,7 persen responden, lapangan kerja (28,0 persen), harga sembako terjangkau (23.2%), bansos (7,5 persen) dan lainnya.
Adapun responden yang menginginkan melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini dengan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat (23,3 persen), pembangunan infrastruktur (20,9 persen), lapangan kerja (15,4 persen) dan lainnya.
“Menariknya program penanganan kemiskinan yang bersifat jangka pendek dan rawan penyalahgunaan seperti bantuan sosial justru membuat masyarakat puas,” ujar Communication specialist KedaiKOPI Rosnindar Prio saat memberikan paparan Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 via daring, Jumat 23 Juni 2023.
Menurutnya hal ini tercermin dari hasil survei yang menunjukan bantuan sosial (bansos) memperoleh angka kepuasan responden 30,0 persen serta pembangunan infrastruktur (34,0 persen) dan lainnya.
Selain itu, Lembaga Survei yang didirikan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio ini menyampaikan bahwa ketidakpuasan masyarakat tercermin dari bidang ekonomi, seperti meroketnya harga kebutuhan yang tidak terkontrol (35,2 persen), distribusi bantuan tidak tepat sasaran (25,9 persen), lapangan kerja tidak merata (11,3 persen ), kinerja tidak dirasakan (10,0 persen) dan lainnya.
Terkait dengan kepuasan atas capaian pemerintah, Rosnindar mengatakan, “di tengah kondisi masyarakat saat ini yang semakin berat, responden menganggap aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan tercapai (72,6 persen dan 70,3 perse ).”.
Ia menambahkan, pada bidang ekonomi ketidakpuasan masyarakat semakin besar. Seperti mendapatkan upah yang layak (48,6 persen), mendapat harga barang pokok yang terjangkau (52,2 persen), harga jual yang pantas untuk hasil pertanian/peternakan (51,2 persen) dan mendapatkan pekerjaan yang layak (52,8 persen).
“Ketidakpuasan terbesar ada di bidang hukum, masyarakat menganggap penegakan hukum era pemerintah Jokowi tidak tercapai,” bebernya.
Hal yang dianggap tidak tercapai adalah penegakkan hukum yang adil (54,5 persen), pemberantasan korupsi (55,9 persen) dan bersihnya proyek pemerintah dari korupsi dan nepotisme (62,1 persen).
Survei yang dilaksanakan pada akhir Mei ini (29 Mei – 7 Juni 2023) ini mengambil total sampel sebanyak 1200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Adapun Margin of Error (MoE) ± 2,83 persen dengan interval kepercayaan 95 persen. (*)
