JAKARTA, RADARSULBAR,CO.ID – Sejumlah skenario boyongan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dipersiapkan. Termasuk pemindahan para ASN dan anggota TNI-Polri.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menuturkan, pihaknya telah membuat simulasi secara detail mengenai siapa saja yang pindah.
Mulai kementerian hingga jabatannya. ”Kita siapkan beberapa skenario. Misalnya, kementerian X berangkatkan berapa eselon I, II, dan III. Sudah dibuat skenario dan simulasi dengan seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Anas kemarin (12/6).
Rencananya, boyongan tahap pertama pada 2024, sebanyak 16.990 ASN, TNI, dan Polri akan dipindahtugaskan ke IKN. Detailnya, 11.274 ASN dari kementerian/lembaga serta 5.716 personel TNI dan Polri. “Kemen PAN-RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan k/l lainnya,” kata Anas mengenai instansi yang akan pindah paling awal.
“Tapi, ini tidak harus semua pindah. Ada yang pindah, ada yang tidak. Bertahap,” jelasnya.
Anas menyebutkan, simulasi pemindahan dilakukan setelah rumah yang disiapkan rampung. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan 47 tower rumah susun/apartemen untuk para ASN. ”Kita koordinasi dengan kesiapan tempat di sana, target 2024,” sambungnya.
Disinggung soal ASN yang tak mau pindah, mantan bupati Banyuwangi tersebut justru mengungkapkan bahwa saat ini belum ada ASN yang mengajukan penolakan. Sebaliknya, banyak ASN yang bersurat, menyatakan ingin masuk dalam list ASN yang pindah ke IKN. ”Artinya, banyak anak muda talenta digital yang ingin menikmati atmosfer baru digital service, sistem pemerintah berbasis digital, dan lingkungan nyaman,” paparnya.
Sebagaimana rencana, di IKN pemerintah akan membangun sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan sebagainya. Juga, ada dukungan untuk sekolah dan fasilitas rumah sakit yang baik. Itu dimaksudkan agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN, bisa bekerja dengan nyaman dan optimal.
Pada kunjungannya ke IKN akhir pekan lalu, Anas juga mendorong percepatan terbentuknya mal pelayanan publik (MPP) di sana. Menurut dia, pembentukan MPP perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan, progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27 persen. Dalam proses terbentuknya, terdapat empat tahap (4P). Yakni, persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan. ”Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan,” ungkapnya. (jpg)
