JAKARTA, RADARSULBAR.CO.ID – Partai Amanat Nasional (PAN) tak sepakat dengan kebijakan marketplace untuk guru yang digagas Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Program tersebut dianggap tidak bukan solusi berkelanjutan dalam membangun kualitas SDM guru.
“Karena PAN yakin kebijakan terhadap guru akan menentukan kualitas pendidikan kita. Semakin berkualitas SDM guru, semakin baik pendidikan kita,” kata Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno saat dikonfirmasi, Kamis (8/6).
Eddy mengatakan, kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru harus dibuat dengan jelas dan berkelanjutan. Sebab, masalah Indonesia sejak dahulu adalah kebijakan-kebijakan pendidikan dan guru terus berubah seiring bergantinya kepemimpinan.
“Akibatnya kebijakan menjadi tidak komprehensif dan terputus tanpa arah yang jelas,” jelasnya.
PAN pun berharap Nadiem tidak melakukan kesalahan yang sama. Nadiem harus mampu mempersiapkan desain peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru secara berkelanjutan.
Eddy memandang kebijakan Marketplace Guru itu sebagai solusi cepat untuk melakukan distribusi dan rekrutmen guru kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Artinya, sebuah upaya mempertemukan demand dan supply secara cepat dengan distribusi yang luas serta kesejahteraan yang layak.
Masalahnya kebijakan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan guru tidak bisa sekadar mengikuti mekanisme pasar supply dan demand.
“Belum lagi masalah kualitas pendidikan yang belum merata antar sekolah di wilayah satu dengan wilayah lainnya. Ada juga masalah puluhan ribu guru honorer yang saat ini gajinya sangat rendah dan belum juga mendapatkan kepastian nasibnya apakah akan diangkat menjadi ASN?,” jelasnya.
Eddy mengatakan, banyak pertanyaan muncul atas kebijakan marketplace guru. Salah satunya, apakah marketplace guru bisa menyelesaikan masalah kebijakan guru secara komprehensif atau justru mencari jalan cepat tapi meninggalkan banyak masalah yang tidak terselesaikan?.
“Saya kira ini yang harus dijawab oleh Menteri Nadiem,” tandasnya.
Wacana marketplace guru telah dibahas Nadiem bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Rencana ini diumumkan Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.
Sistem marketplace ini adalah basis data guru yang didukung teknologi. Di mana semua sekolah bisa mengakses calon guru untuk mengajar di sekolah.
Seorang guru akan otomatis diangkat sebagai ASN PPPK saat guru dalam marketplace sudah terkonfirmasi direkrut oleh sekolah. Mekanisme marketplace ini diklaim akan sangat efisien mengisi kekosongan guru ASN PPPK di sekolah ketimbang yang ada saat ini. (jpg)
