MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID–Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Yessi Kumala Sari didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin melakukan peninjauan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat, Senin 29 Mei 2023.
Peninjauan itu dalam rangka memastikan implementasi sistem antrean online di fasilitas kesehatan dan pelayanan prima yang diberikan fasilitas kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seiring pengembangan sistem dan inovasi layanan kesehatan,
Dia berharap seluruh fasilitas kesehatan dapat mengintegrasikan sistem layanan rumah sakit ke dalam sistem BPJS Kesehatan.
“Terima kasih atas dukungan seluruh tim RSUD Provinsi Sulbar, walaupun antrean banyak tapi tidak berjubel. Ke depan harapannya bisa semakin mempermudah layanan kepada peserta JKN melalui integrasi penguatan sistem antrean online,” ungkap Deputi Direksi Wilayah IX setelah melakukan peninjauan di RSUD Provinsi, Senin (29/05).
Selain melakukan peninjauan pada sistem antrean online, Yessi beserta tim juga meninjau setiap ruang perawatan guna memastikan kelengkapan dan kenyamanan peserta JKN dalam mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Layanan di RSUD Provinsi Sulbar sudah mempermudah pasien JKN dengan tidak menggunakan fotocopy berkas, dan cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah bisa dilayani,” tambahnya.
Yessi pun berpesan kepada Direktur RSUD Provinsi Sulbar untuk memastikan klaim berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena BPJS Kesehatan ingin segera memberikan hak atas hasil keringat dengan segera kepada Rumah sakit.
“Karena rumah sakit telah melakukan kewajibannya, maka BPJS Kesehatan harus segera memberikan haknya atas hasil keringat dari Rumah Sakit yang telah melakukan pelayanan kepada peserta JKN. Harapannya klaim yang masih tertunda dapat diminimalisir dengan selalu berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan,” ucapnya.
Di akhir, Yessi pun menyampaikan harapannya terhadap jajaran RSUD Provinsi Sulbar agar menambahkan sarana Hemodialisa (HD) terhadap masyarakat Sulawesi Barat dan sekitarnya. Karena pasien-pasien gagal ginjal yang ada di Sulawesi Barat masih banyak ditemukan berobat hingga ke Makassar, Sulawesi Selatan.
“Harapan kami di RSUD Provinsi Sulbar ada layanan Hemodialisa untuk pasien gagal ginjal agar lebih mendekatkan lagi dalam berobat dengan Program JKN. Karena kasihan apabila pasien di Sulbar harus berobat dan dirujuk hingga ke Makassar,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat, Marintani Erna Dochri mengamini apa yang telah disampaikan. Pihaknya akan terus bekerja keras dalam mendukung Program JKN agar semakin baik dilingkup RSUD Provinsi Sulbar.
“Kita bekerja keras melayani semua pasien BPJS Kesehatan. Tetapi dalam berjalannya waktu ada beberapa kendala yang tidak diinginkan. Terkait hal tersebut, akan segera kami lakukan evaluasi,” ungkapnya.
Terkait dengan layanan Hemodialisa, menurut Erna saat ini jajaran pengurus RSUD Provinsi Sulbar telah menyiapkan sarana, prasarana dan tenaga medis yang terlatih. Selain itu, saat ini menurutnya masih proses komunikasi dengan pihak ketiga.
“Kami saat ini berproses untuk menyediakan layanan Hemodialisa dengan menyiapkan ruangan, tenaga medis yang terlatih dan pihak ketiga yang akan melakukan pemaparan data pada bulan juni mendatang,” lanjutnya.
Tak lupa juga Erna menyebutkan bahwa pihaknya telah mendukung Program JKN dengan melakukan kemudahan layanan bagi pasien yang datang ke Rumah Sakit hanya dengan menunjukkan NIK/KTP dan tanpa foto copy berkas.
“Syukurnya kami telah membantu pasien JKN dengan tidak ada foto copy berkas lagi dan cukup menggunakan KTP pasien dapat dilayani hingga sembuh,” tutup Erna. (*)
