POLEWALI, RADARSULBAR.CO.ID — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Mamuju ajak Pemerintah Daerah (Pemda) mengecek penyebab terjadinya banjir dalam beberapa bulan terakhir ini.
Penyidik Balai Gakkum KLHK Mamuju Indra Marundu menyampaikan penyebab terjadinya bencana banjir perlu dicek langsung. Pemerintah daerah perlu turun langsung melihat apa penyebab sebenarnya sehingga terjadi bencana banjir.
“Kami berharap dengan pemerintah daerah dapat turun bersama kami dengan aparat terkait khususnya di Kabupaten Polman untuk meninjau apa penyebab bencana banjir. Apakah karena tegakan di gunung sudah tidak ada atau drainasenya yang bermasalah. Sehingga penting bersama-sama dengan pemda untuk turun ke lapangan,” jelas Indra Marundu.
Pihaknya tidak bisa memastikan kondisi hutan masih hijau atau sudah rusak. Tetapi memang, Ia akui di Polman ini banyak kasus ilegal logging yang telah ditangani.
“Ada beberapa orang yang memperkaya diri dengan melakukan tindak pidana perambahan hutan,” terang Indra.
Ia juga menyampaikan, Gakkum sulit untuk bergerak sendiri melakukan pengecekan kondisi hutan. Untuk kawasan hutan merupakan kewenangan UPTD KPHL yang harus memetakan daerah rawan banjir. Untuk penindakan baru Gakkum diikutsertakan. (arf/mkb)
