MAMASA, RADARSULBAR.CO.ID — 91 kepala desa (Kades) terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang digelar, 1 Mei lalu resmi dilantik di Aula GTM Mamasa, Rabu 24 Mei. Pelantikan kades terpilih periode 2023-2029 ini dilakukan Bupati Mamasa Ramlan Badawi.
Kades terpilih diminta untuk konsilidasi dan merangkul seluruh elemen masyarakat di wilayahnya. Baik itu pendukungnya maupun lawan politiknya saat Pilkades untuk bersama sama membangun desanya. Kades terpilih diminta memelihara harmonisasi antara seluruh elemen masyarakat yang telah melakukan kompetisi dalam Pilkades serentak.
Bupati Mamasa Ramlan Badawi mengungkapkan hal ini saat melantik 91 kades tersebut. Ia berharap Kades terpilih untuk melibatkan semua stakeholder di desa dalam merancang program pembangunan desa.
“Saya berharap setelah pelantikan hari ini tidak ada lagi disebut pendukung si A dan si B. semua elemen masyarakat desa harus saling mendukung dalam memajukan desanya masing-masing,” terang Ramlan.
Rangkul seluruh elemen masyarakat demi meningkatkan akselerasi pembangunan di desa.
“Tidak ada lagi lawan politik, tetapi harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum dengan adil,” ujarnya.
Sudah selayaknya, Kades terpilih meningkatkan pembangunan di wilayahnya terutama memanfaatkan dana desa sebaik baiknya. Apalagi Kabupaten Mamasa memiliki sejumlah permasalahan krusial yang mesti disikapi bersama. Diantaranya daerah rawan bencana alam, bagaimana keluar dari kemiskinan, peningkatan SDM dan perbaikan karakter manusia.
“Pola pikir sudah harus diubah, saat ini kita masuk dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih,” tambahnya.
Sehingga, Kades yang baru saja dilantik, diharapkan dapat menjadi ujung tombak pembangunan di Mamasa. Sehingga dapat berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
Untuk itu, kata Bupati menjadi prioritas bagi seluruh Kades bukan hanya 91 desa yang baru dilantik, tetapi 168 desa di Mamasa mesti berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat.
“Semua persoalan di desa harus dituntaskan, jangan biarkan masyarakat hidup dalam penderitaan,” tegas Ramlan Badawi.
Ia juga berharap segala bentuk dokumen penting yang menjadi keperluan masyarakat di tingkat desa, sekiranya diperhatikan dan dituntaskan. Utamanya, dokumen BPJS Kesehatan yang menjadi kebutuhan bagi warga.
“Jangan diurus pada saat mau digunakan, akhirnya terkendal dan menghambat warga saat ingin berobat ke rumah sakit,” tandasnya. (zul/mkb)
