Dengan demikian, kuota tambahan masih tersisa 1.595 kursi. Sisa itu akan dibagi untuk semua provinsi sesuai dengan proporsi yang ditetapkan Kemenag.
Pada kesempatan itu, Yaqut juga menyampaikan usulan tambahan anggaran dari nilai manfaat untuk subsidi jamaah kuota tambahan. Jumlahnya mencapai Rp 288 miliar. Besaran itu menyesuaikan subsidi untuk jamaah haji reguler kuota normal. ”Untuk keadilan, kami menyampaikan kebutuhan nilai manfaat Rp 288 miliar,” ungkapnya.
Yaqut menyatakan, misi haji sudah berjalan. Dia berharap tidak ada lagi pos anggaran yang tidak perlu. Pengalaman haji 2022, tiba-tiba ada kenaikan biaya masyair dalam jumlah yang signifikan.
Sementara itu, dalam rapat, sejumlah anggota parlemen menyoroti kebutuhan anggaran nilai manfaat untuk kuota tambahan. Anggota Komisi VIII DPR Yandri Susanto, misalnya. Dia menegaskan, saat ini tambahan kuota masih aman karena jumlahnya mencapai 8.000 kursi. ”Kalau misalnya tahun depan ada tambahan kuota 20 ribu kursi, bisa jebol BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji),” katanya.
Dia mengungkapkan, BPKH pernah menyebutkan bahwa dana mereka bisa habis pada 2027 jika subsidi tidak bisa dikontrol. Yandri khawatir, di masa depan Saudi meningkatkan kuota haji Indonesia dari saat ini 221 ribu menjadi 250 ribu, bahkan lebih.
Karena itu, Kemenag harus mengantisipasi. Dia juga meminta Kemenag bisa melobi Saudi supaya tambahan kuota ditetapkan lebih awal.
Menanggapi itu, Yaqut menyampaikan, selama ini Saudi selalu dadakan dalam memutuskan kuota tambahan. Dia sepakat bahwa tambahan kuota dibahas di awal saat perumusan MoU haji antara Indonesia dan Saudi. ”Tahun depan (tambahan kuota) mungkin bisa dibahas saat taklimatul hajj agar tidak merepotkan penyiapan anggaran,” tuturnya. (jpg)
