MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID — Menyongsong Indonesia Emas 2045, Indonesia diproyeksi menuai bonus demografi pada 2045. Namun dihadapkan dengan tantangan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
Menurut Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, tahun 2022 telah terbit Inpres Nomor 3 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. BKKBN terus berupaya menciptakan SDM yang unggul dan bebas dari stunting.
Saat menjadi pembicara pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 16 Mei 2023 di Hotel Grand Putra Mamuju, Dr. Bonivasius menekankan kepada 30 Kepala Desa dan Lurah Se-Sulawesi Barat yang hadir sebagai peserta, keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) tidak hanya sekedar meningkatkan partisipasi KB dan penggunaan alat kontrasepsi, kini issunya sudah bergeser pada pembangunan yang berkualitas.
“Para kepala desa dan kelurahan diharapkan untuk saling bersinergi dengan berbagai program dari kementerian/lembaga dalam menciptakan sebuah desa yang memiliki pembangunan yang berhasil melalui Kampung Keluarga Berkualitas,” ujarnya.
Ia pun mengajak Kepala Desa dan Lurah untuk berdiskusi terkait berbagai persoalan yang menjadi isu utama yaitu kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting. Dr. Bonavisius menyampaikan sebuah kampung dikatakan berkualitas dari sisi ekonomi jika suatu desa dengan jumlah warganya yang berstatus miskin mendekati angka nol. Sedangkan dari segi kesehatan berkaitan dengan persoalan stunting.
Dr. Bonavisius menjelaskan sebuah ide kepada kepala desa dan lurah untuk bisa secara mandiri mengolah datanya sendiri. Melalui rumah data kependudukan, pemanfaatan data di tingkat mikro yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai basis dalam melakukan intervensi dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Sulawesi Barat.
“Di Kampung Keluarga Berkualitas ada Rumah Data Kependudukan yang mengelola data-data di desa bapak dan ibu sekalian. Misalnya data terkait stunting, dapat diketahui ada berapa warga yang berisiko stunting dan data tersebut bisa diberikan kepada bapak/ibu kepala desa,” kata Dr. Bonivasius.
Lebih jauh ia berpendapat, para kepala desa dan lurah perlu menyiapkan strategi khusus dalam upaya pencegahan penurunan stunting, salah satunya menyiapkan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat) di Kampung KB. Program ini merupakan upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti bahan pangan sehat dan bergizi yang ada di Desa.
“Konsepnya adalah warga melakukan kegiatan masak bersama dengan menyajikan menu sehat yang berasal dari lingkungan sekitar. Hasil dari masakan tersebut kemudian diperuntukkan untuk anak bayi dan ibu hamil,” Tuturnya. (*)
