MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID — Dua temuan yang menjadi penyebab masih tingginya stunting di Sulbar, yakni kurangnya program spesifik dan persoalan data.
Hal itu diuraikan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius Prasetya Ichtiarto, saat audiensi dengan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 16 Mei 2023.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Boni ini menjelaskan dua menjadi program BKKBN, yakni spesifik yang menyentuh langsung pada keluarga diduga stunting, dan program sensitif yang lebih kepada merubah perilaku lingkungan dan sebagainya.
“Di Sulbar hanya menyentuh di sensitif, belum banyak spesifik, Ini salah satu temuan,” sebut Boni.
Kedua, persoalan data, ini hasil dari hasil audiens dengan Bupati Mamuju Sutinah Suhardi.
“Memang kebanyakan desa tidak mempunyai data. Sehingga ketika bicara siapa yang akan kita intervensi, kita tidak punya data,” tutur Boni.
Atas temuan itu, langkah kedepan menjadikan balita dua tahun (baduta) dan hamil sebagai prioritas utama yang akan diintervensi. Kedua adalah pencegahan terhadap pernikahan anak usia dini yang dapat menjadi ancaman meningkatnya Angka Kematian Ibu dan Bayi, memberikan pendampingan kepada pasangan usia subur dan calon pengantin.
“Siapapun bisa turut dalam penanganan stunting, ini bukan program pemerintah, ini adalah program bangsa. Jadi tanggungjawab anak bangsa. Kami siap membantu Sulbar. Saya percaya dengan prof Zudan, stunting dapat kita atasi di Sulbar,” tutup Boni.
Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan menyambut kehadiran BKKBN dalam mengurasi persoalan stunting. Menurutnya diperlukan keterlibatan seluruh pihak dalam mengatasi persoalan stunting di daerah.
“Stunting bisa kita atasi dengan kebersamaan, program pemerintah tidak bisa kita kerjakan sendiri, perlu dukungan masyarakat, forkopimda, dan lainnya,” kata Zudan melalui sambutannya.
Selain stunting, lanjut Zudan, problem lainnya seperti kemiskinan, pernikahan usia dini, anak putus sekolah perlu menjadi fokus kedepan,”Ini kita harus urai bersama-sama,” kata Zudan. (jaf)
