MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID – Program Data Desa Presisi (DDP) tampaknya sudah menjadi novelty atau hal kebaruan yang dimiliki Sulbar. Bukan tak mungkin, provinsi lain akan mengikuti jejak Sulbar yang telah dulu menerapkan program ini.
Saat ini sudah ada 113 desa yang terbagi dalam dua batch atau kelompok pendataan, telah memiliki DDP sebagai acuan data dalam mengintervensi setiap persoalan di desa.
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, program DDP akan terus dilanjutkan mesti dirinya tidak lagi menjabat sebagai Pj gubernur Sulbar. Kendati pun Pemprov Sulbar tidak lagi menganggarkan, ia akan mencarikan anggaran ke pemerintah pusat di Jakarta.
“Ini barang (program) bagus, makanya kita harus jual ke Jakarta (pemerintah pusat). Kan sudah kelihatan bentuknya, agar nanti bisa menjadi percontohan nasional,” kata Akmal, usai melaunching DDP batch III, di Ballroom Grand Maleo Hotel and Convention, Mamuju, Kamis 4 Mei.
Pemprov Sulbar, kata dia, kembali menggodok DDP batch III sebanyak 145 desa dan kelurahan melalui anggaran sharing dari Pemprov Sulbar dan Pemkab di Sulbar.
“Target kita ada 258 desa dan kelurahan dari total 575 desa dan 73 kelurahan di Sulbar sudah memiliki DDP tahun ini. Jadi progresnya masih 40 persen,” tuturnya.
Akmal mengaku tak bisa memaksakan mendata semua desa dan kelurahan di Sulbar karena daerah ini tidak memiliki fiskal yang cukup. “Kita harusnya data 648 desa dan kelurahan di Sulbar dengan anggaran Rp 64 miliar. Cuman karena anggaran kita terbatas, yang bisa baru 248 desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, kata dia, dirinya akan melakukan pertemuan dengan sejumlah lembaga vertikal di Sulbar. Setiap lembaga vertikal nantinya akan diberikan password agar bisa mengakses DDP di setiap desa. “Akan terbangun kesamaan data, bukan hanya desa, camat dan bupati, tetapi ke vertikal juga,” tuturnya.
Menurut Akmal, DDP sudah menjadi novelty yang dimiliki Sulbar. Bukan tidak mungkin DDP akan diaplikasikan ke provinsi lain di Indonesia. “Kita bangga, meski ini milik IPB tapi Sulbar yang memulai pertama. Bisa saja ASN Sulbar nantinya akan dipakai menjadi mentor DDP di provinsi lain,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar, Jaun mengaku, anggaran yang digunakan dalam pendataan DDP batch III sebesar Rp 20 miliar. Sebanyak Rp 19,5 juta digunakan DPMD Sulbar dan Rp 500 juta digunakan Bappeda Sulbar.
Ia menambahkan, dalam proses penganggaran, beberapa pemkab di Sulbar juga mengalokasikan anggarannya untuk membantu pendataan program DDP. “Jadi tergantung kebijakan kabupatennya. Paling banyak itu Mamasa dengan Rp 1,2 miliar, Polman Rp 400 juta, Mateng Rp 200 juta dan Pasangkayu Rp 100 juta,” jelasnya.
Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Ernan Rustiadi menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemprov Sulbar atas kepercayaan melanjutkan dan menerapkan DDP di Sulbar.
“Kami percaya investasi untuk mengembangkan DDP adalah investasi yang akan membuat semakin cepatnya pembangunan di desa sehingga desa lebih maju,” pungkasnya Ernan Rustiadi. (ajs/dir)
