MAKASSAR, RADARSULBAR.CO.ID – Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) sejatinya dimaksudkan bagi kemajuan daerah. Namun, kebijakan yang dimulai sejak 27 tahun lalu itu dinilai belum optimal.
Masih banyak daerah hasil Otda belum mampu sepenuhnya melepaskan diri dari pemerintah pusat. Berbagai persoalan masih mengiringi daerah-daerah pemekaran. Angka kemiskinan masih cukup tinggi, akses infrastruktur belum baik, fiskal daerah masih kurang dan sederet persoalan lainnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kepala daerah mestinya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif dan efisien.
“Saya juga mengimbau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya, agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, bahkan melebihi TKDD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat,” kata Tito, usai memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Otda ke XXVII, di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sabtu 29 April.
Tito juga meminta agar kepala daerah memiliki kemampuan leadership dan entrepreneurship (kewirausahaan) untuk menangkap peluang yang ada.
“Kunci yang utama untuk mencapai itu adalah pada unsur sumber daya manusia, terutama ASN yang berintegritas, profesional, kompeten dan dapat bekerja sama secara kolaboratif,” tutur Tito.
Ia mengaku, tujuan dilaksanakannya Otda dengan mendesentralisasikan sebagian kewenangan, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.
“Setelah 27 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka IPM, bertambahnya PAD ddan kemampuan fiskal daerah,” bebernya.
Namum, Tito juga tak menampik bahwa filosofi dari tujuan Otda belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20 persen dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Hal ini tentunya menjadi sangat ironis, mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah sementara keuangan masih tergantung kepada pemerintah pusat,” ungkap Tito.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otda, Kemendagri, Akmal Malik menerangkan, masih banyak persoalan yang dihadapi daerah otonom. Biaya politik yang tinggi menjadi beban tersendiri bagi kepala daerah dalam memacu daerahnya agar lebih mandiri.
“Yang paling perlu dibenahi ke depan adalah persoalan leadership. Kalau bagus, tentu visinya bagus dan bisa mengeksekusi visinya. Kita berharap daerah lebih mandiri. Kita harus memahami bagaimana implementasi kewenangan belum optimal, kelembagaan kita masih gemuk. ASN masih perlu pendekatan meritokrasi. DPRD dan pemerintah daerah harus sinkron,” terang Akmal, yang juga merupakan Pj Gubernur Sulbar.
Untuk mendapatkan kepala daerah yang baik, lanjut Akmal, Kemendagri akan memastikan seluruh persyaratan pemilu berjalan dengan baik.
“Namun sekali lagi kembali ke pemilihnya. Biasanya ketika rasional dalam memilih akan menghasilkan pemimpin rasional. Edukasi politik menjadi hal penting. Itu pekerjaan rumah otonomi daerah untuk mengedukasi pemilih. Jangan terpana oleh tampilannya saja,” tandasnya. (ajs/*)
