MAJENE, RADARSULBAR.CO.ID — Ikatan Mahasisiwa Mandar Majene Indonesia (IM3I) mengkritisi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Majene tahun 2023.
Mahasiswa IM3I melakukan kritikan bukan melalui aksi demo tetapi lewat baliho yang terpasang di Stadion Prasamya tempat pelaksanaan salat Idul Fitri.
Selain itu juga membagikan selebaran kepada warga yang datang melaksanakan salat Idul Fitri, Sabtu (22/4) lalu.
Ketua umum IM3I Majene, Wahyu M mengatakan pihaknya sengaja memasang sebuah baliho sebagai sindiran terhadap Pemkab Majene yang gagal dalam mengelola APBD.
Kata dia, APBD adalah inti daripada kebijakan pemkab dalam satu tahun. Apabila APBD tidak terkelola dengan baik maka akan sangat berdampak bagi masyarakat.
Menurutnya tahun ini, Majene mengalami defisit anggaran hingga mencapai sekira Rp 53 miliar lebih mengakibatkan banyak program yang sifatnya wajib dibayarkan menjadi tertunda dan dipotong anggarannya.
Ia mencontohkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang berkaitan dengan hajat hidup pegawai dipotong. Biaya operasional armada sampah yang kurang, anggaran pelayanan rumah singgah pasien yang ada di Kota Makassar yang tidak cair.
Selain itu masih banyak lagi pelayanan publik yang tidak maksimal yang harusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
Disisi lain, tambah Wahyu dalam kondisi pelayanan publik yang tak ditunaikan Pemkab Majene, program pelatihan yang tidak jelas capaian dan urgensinya malah menjamur dan memakan anggaran hingga puluhan miliar.
“Dengan ini kami menyimpulkan bahwa Pemkab Majene gagal dalam mengelola APBD,” ungkapnya.
Menanggapi kritikan yang dilayangkan IM3I, Wakil Bupati Majene Arismunandar menuturkan untuk pengelolaan APBD Majene pihaknya selalu berkoordinasi dengan BPKP Sulbar sehingga dapat menjalankan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku.
“Sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang baik, Pemkab Majene tahun 2022 meraih opini WTP dari BPK,” pungkasnya. (rur/mkb)
