POLEWALI, RADARSULBAR.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar masih harus bekerja keras dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan stunting.
Ini menjadi fokus pembahasan dalam pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tematik kemiskinan ekstrim dan stunting aksi 3 rembuk stunting yang digelar Badan Litbang Perencanaan Pembangunan Daerah (Balitbangren) di ruang pola Kantor Bupati Polman, Senin 3 April.
Dalam kegiatan ini menghadirikan secara virtual pemateri diantaranya Sekkab Barru Sulsel Abustan, Kepala Bappeda Bojonegoro Jawa Timur M Anwar Mukhtaldo, Kepala Bappeda Sumedang Jawa Barat Tuti Ruswati dan akademisi Universitas Hasanuddin, Dr Agussalim.
Pemkab Polman mengundang pemateri dari luar daerah secara virtual ini untuk menceritakan kesuksesan masing masing dalam menurunkan kemiskinan ekstrim dan stunting. Sehingga bisa diterapkan di Polman.
Dalam pemaparannya Sekkab Barru, Abustan mengatakan daerahnya merupakan salah satu kabupaten yang berhasil menurunkan angka stunting. Ia memaparkan strategi percepatan penurunan stunting di Barru.
Ia mengatakan penduduk miskin Barru 8,68 persen turun menjadi 8,4 persen dan tidak memiliki kemiskinan ekstrim. Kemudian untuk kasus stunting di Barru untuk upaya yang dilakukan seperti program stop buang air besar sembarangan sudah mencapai 100 persen. Kepatuhan masyarakatnya yang menjadi pemicu penurunan stunting.
“Membangun kelembagaan dan komitmen kolaborasi lintas sektor karena Dinas Kesehatan dan BPKBP3A tidak dapat bekerja sendiri untuk menangani stunting. Tetapi harus melibatkan semua stakeholder,” jelas Abustan.
Peran pemerintah desa dalam penurunan stunting sangat penting. Kemudian, Baznas yang mengelola zakat mencapai lebih dari Rp. 20 miliar banyak membantu program pemerintah dalam pengentasan stunting.
Kemudian pada program pemenuhan gizi, Pemkab Barru memaksimalkan peran PKK dengan mengintervensi bayi usia dua tahun (Baduta) diberi telur sebagai makanan sehari-hari dengan program satu hari satu telur.
Sedangkan Kepala Bappeda Bojonegoro M. Anwar Mukhtaldo menyampaikan keberhasilan daerahnya dalam penurunkan kemiskinan ekstrim. Ia mengatakan kemiskinan di Bojonegoro tahun 2021 mencapai 13,27 persen kemudian 2022 turun menjadi 12,21 persen.
“Kemiskinan ekstrim berhasil berhasil diturunkan bahkan lebih cepat dari provinsi dan nasional dengan berbagai program dan inovasi,” jelas M. Anwar Mukhtaldo.
Kepala Bappeda Sumedang, Tuti Ruswati mengungkapkan daerahnya berhasil meraih penghargaan karena memiliki inovasi penurunan stunting. Salah satunya memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi Simpatik. Aplikasi yang berkaitan dengan sistem Informasi Pencegahan Stunting terintegrasi.
Aplikasi i-Simpati merupakan pola pembangunan dengan pendekatan kolaboratif dimana pemerintah bekerja sama secara pentahelix dengan PT. Telkomsel membuat aplikasi i-Simpati untuk memantau perkembangan bayi, balita dan anak-anak melalui gadget yang dipegang oleh kader Posyandu.
Sedangkan akademisi Unhas, Dr Agussalim meminta pemkab melakukan verifikasi ulang angka kemiskinan ekstrim. Kemudian membuat tim sensus khusus untuk validasi data kemsikinan ini agar hasilnya lebih baik.
Dalam pertemuan ini, anggota DPRD Polman Rudi Hamzah meminta agar data penduduk miskin harus by name by addres. Demikian juga data stunting agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Ia berharap disisa akhir jabatan Bupati Andi Ibrahim Masdar dan M Natsir Rahmat berakhir Januari 2024 dapat melahirkan program yang benar-benar dapat menurunkan kemiskinan ekstrim dan stunting.
“Kami harapkan program-program yang dilahirkan dapat mempercepat penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim di Polman,” terang Ketua Komisi III DPRD Polman ini.
Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar menyampaikan tidak terlalu susah dalam penurunan angka kemiskinan ekstrim dan stunting asalkan punya keseriusan. Karena di Polman semua SDM yang dibutuhkan untuk pengentasan ini sudah ada.
“Kuncinya ada di desa, jika Kades serius melakukan intervensi maka cepat dituntaskan. Karena saat ini pemerinta desa sudah ditopang dana desa yang bisa digunakan mengintervensi stunting dan kemiskinan ekstrim. Selain itu libatkan organsisasi kemasyarakat seperti PKK, Persit Kartika Candrakiran, Bhayangkari, IBI, karang taruna dan lainnya yang tinggal dikoordinir dengan baik,” jelasnya.
Kemudian bagaimana CSR perusahaan dapat digunakan untuk pengentasan stunting ini untuk pemberian makanan tambahan.
Ia juga mengungkapkan, masih tingginya angka kemiskinan di Polman dikarenakan ditingkat pemerintah desa sering mengeluarkan keterangan miskin bagi warganya untuk kepentingan berobat. Namun sekarang setelah berobat digratiskan akan lihat datanya kembali.
Kepala Balitbangren Polman Andi Himawan Jasin mengatakan kegiatan pra musrenbang selama ini terkesan seremonial belaka. Sementara seharusnya forum musrembang benar-benar jadi ruang koordinasi, diskusi dan partisipasi yang lebih luas agar persoalan tehnis dapat dirumuskan lebih detil.
“Persoalan kemiskinan ekstrim dan stunting, dua isu ini menjadi hangat dan prioritas nasional. Data di Polman konteksnya sangat pas karena kita belum optimal. Sehingga tematiknya kita kemiskinan dan stunting,” jelas Andi Himawan Jasin.
Ia juga menyampaikan data kemiskinan ekstrim di Polman yakni 6,27 persen, terjadi peningkatan dari tahun 2021 yang hanya 3 persen. Kemudian stunting dari dua sumber untuk SSGI di tahun 2022 39 persen dan PPGBM hanya 20 persen. (arf/mkb)
