MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulbar, tak henti-hentinya mengkampanyekan keunggulan penggunaan keuangan dan transaksi digital bagi masyarakat di Mamuju.
Salah satunya dengan penyelenggaraan event Mamuju Digitalist Festival (Madifest), di Kawasan Rumah Adat Mamuju, Sabtu (25/3).
Event tersebut mengangkat tema Digitalisasi dan Edukasi Keuangan Digital.
Deputi Kepala KPw BI Sulbar, Agus Sumirat mengatakan, BI telah menyusun Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang fokus pada lima aspek, yakni integrasi ekonomi keuangan digital, digitalisasi perbankan, interlink antara perbankan dengan fintech, keseimbangan antara inovasi dan customer protection dan integrasi stabilitas serta persaingan usaha yang sehat.
“Salah satu perwujudan BSPI 2025 adalah adanya standarisasi pembayaran non tunai dengan menggunakan QRIS sebagai kanal pembayaran digital yang diterbitkan BI,” kata Agus, Sabtu 25 Maret.
Ia juga melaporkan bahwa akseptasi masyarakat Mamuju dalam bertransaksi non tunai sudah cukup baik. Tahun 2022 transaksi QRIS di Sulbar mencapai 347.939 transaksi, nominalnya sekira Rp 56 miliar.
“Mamuju menempati peringkat pertama dengan total pendukungnya 170.276 transaksi atau sebanyak 49 persen. Tahun 2023 (Sampai Februari) jumlah transaksi di Sulbar mencapai 122.700 dan sebesar 69.718 terjadi di Mamuju dengan nominal mencapai Rp 23,57 miliar,” ungkapnya.
Sementara, kata dia, pengguna QRIS di Sulbar selama 2022 sudah mencapai 32.668 pengguna. Sementara hingga Februari tahun 2023, penggunanya sudah mencapai 36.171 pengguna. Meningkat 10,72 persen dari tahun 2022. “Tantangan kita bagaimana meningkatkan pengguna QRIS yang baru,” sebutnya.
Menurutnya, Mamuju bisa menjadi percontohan daerah dengan tingkat transaksi digital tertinggi di Sulbar. “Madifest ini kita akan laksanakan selama satu bulan sekali selama satu tahun. Kita lakukan sosialisasi dan edukasi,” ujarnya.
Asisten II Pemkab Mamuju, Khatmah Ahmad menuturkan, jumlah transaksi non tunai di Mamuju memang terus meningkat. Itu artinya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat semakin maksimal.
“Transaksi digital tentu sebagai upaya meminimalisir uang palsu yang beredar di masyarakat. Kita masih sering mendengar bahwa masih adanya uang palsu beredar,: jelasnya.
Transaksi non tunai, kata dia, juga diterapkan Pemkab Mamuju dalam pembayaran pajak daerah. Kebijakan itu tentunya sangat mempermudah masyarakat Mamuju dalam melakukan pembayaran pajak.
“Sekitar 10-20 transaksi non tunai pembayaran pajak di kantor Bapenda,” sebutnya. (ajs/*)
