JAKARTA, RADARSULBAR.CO.ID – Perkumpulan tiga organisasi menuntut dana sepuluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa disalurkan ke daerah untuk desa.
Hal itu terungkap saat tiga organisasi menggelar peringatan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Parkir Timur, Senayan, Jakarta, Minggu (19/3).
Adapun, tiga organisasi itu ialah Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).
Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menuntut pemerintah lebih memerhatikan nasib desa dengan meningkatkan jumlah anggaran untuk dusun.
“Jadi, sepuluh persen ke depan, harga mati dana desa dari APBN,” kata dia dalam sambutannya di acara, Parkir Timur, Senayan, Jakarta, Minggu.
Surta mengatakan sudah waktunya desa tidak dimarjinalkan dalam pembangunan di Indonesia agar rakyat tidak selalu berpikir ke kota demi meningkatkan kesejahteraan.
“Desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa,” katanya.
Selain menuntut soal anggaran, Surta menyebut pihaknya meminta pemerintah bisa menetapkan Hari Desa pada (15/2) lalu.
“Oleh karena itu, mohon kepada pemerintah eksekutif dan legislatif negara agar benar-benar Hari Desa harus ada,” ujarnya.
Surta kemudian menyebut tiga organisasi dari desa menuntut pemerintah tetap menyelenggarakan pilkades sesuai jadwal pada 2023.
“7000 kades yang masa jabatannya habis, tetap dan harus pilkades dilaksanakan,” katanya.
Diketahui, peringatan sembilan tahun berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
Mantan legislator Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko dan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukarnoputri dijadwalkan turut hadir di lokasi acara. (jpnn)
