MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID — Gempa magnitudo 6,2 pada medio Januari 2021 silam, juga merusak Gedung DPRD Sulbar. Pasca peristiwa kelam itu, para legislator bersama seluruh staf sekretariat DPRD Sulbar harus menggunakan bangunan sementara.
Ruang rapat paripurna sebagai salah satu kebutuhan vital dalam menjalankan fungsi dan aktivitas dewan, hanya memanfaatkan tenda raksasa yang dibangun di area kantor.
Para legislator juga terpaksa menggunakan bangunan sementara lain, untuk menjadi ruang rapat sekaligus ruang komisi.
Pembangunan Gedung DPRD Sulbar yang diupayakan bersamaan dengan pembangunan Kantor Gubernur Sulbar, sempat tertunda pada tahun 2022 lalu.
Namun kabar baik datang. Gedung DPRD Sulbar bakal mulai dibangun tahun ini. Anggarannya, diperkirakan lebih dari Rp 100 miliar.
Persis dengan pembangunan Kantor Gubernur Sulbar, proyek dimaksud bakal ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.
Kepastian tersebut didapatkan setelah Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik berkoordinasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya KemenPUPR RI, beberapa waktu lalu di Jakarta.
“Kemarin (tahun lalu) Dirjen Cipta Karya tidak bisa lanjutkan, tapi saya ngotot. Saya katakan tidak mau kalau gedung DPRD tidak dibangun. Alhamdulillah pembangunannya kita mulai tahun ini,” kata Akmal saat dikonfirmasi belum lama ini.
Bahkan, kata Akmal, proses lelang sudah selesai. Sudah ada satu pemenang dari tiga perusahaan konstruksi yang ikut dalam lelang proyek itu. Hanya saja, Akmal belum membeberkan nama perusahaan yang nantinya bakal mengerjakan proyek yang sepenuhnya dibiayai oleh APBN itu.
“Namanya (perusahaan) tak mau saya umumkan, nantilah PUPR yang umumkan. Tetapi saya bersyukur teman-teman di DPRD sudah bakal memiliki gedung DPRD yang representatif. Sehingga kita bisa sama-sama bekerja,” sebut Dirjen Otda Kemendagri itu.
Ia menyebutkan, pembangunan gedung DPRD Sulbar penting dilakukan agar ada kesetaraan antara eksekutif dan legislatif. Namun terpenting bagaimana semua pihak menjaga dan mendukung proses pembangunan sehingga anggaran besar tersebut tidak kembali ke pemerintah pusat. “Anggaran pembangunannya saya kurang tahu persis, tapi di atas Rp 100 miliar,” tuturnya.
Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi mengaku bersyukur mendengar kabar tersebut. Dengan begitu, kerja-kerja legislatif bisa lebih baik. Sebab selama ini, kondisi gedung DPRD sudah tak representatif. “Ya kita bersyukur kalau tahun ini dikerja agar dapat segera ditempati,” tuturnya.
Sebelumnya, politisi Demokrat Sulbar itu menyayangkan pembangunan Gedung DPRD Sulbar tidak bisa terlaksana tahun 2022, seperti pembangunan kantor gubernur.
“Sangat disayangkan gagal lelang, padahal akan dianggarkan pusat sama dengan kantor gubernur,” pungkasnya. (ajs/dir)
