Kajian yang dimaksud Sugianto, salah satunya adalah soal konstruksi bangunan. Apakah akan dirobohkan tower yang sudah berdiri atau akan dilanjutkan. “Ini harus dijelaskan kepada publik, paling tidak melalui DPRD,” tambahnya.
Hal lain yang semestinya diperhitungkan adalah, kondisi APBD Mamuju yang tidak mementu. Sebut saja Dana Alokasi Umum (DAU) yang pada awalnya diperkirakan mencapai 50 miliar. “Belakangan saya dengan cuma sekira Rp 30 miliar,” sambung mantan Ketua DPRD Mamuju, itu.
Kondisi tersebut akan lebih membutuhkan pencermatan, jika dihadapkan pada kebijakan pemerintah pusat memalalui Kemenkeu yang mengamanahkan lima bidang yang harus dipenuhi.
“Pendidikan, kesehatan, stimulan kelurahan, infrastruktur jalan dan jembatan dan pemerintah derah harus memastikan penyediaan gaji atau insentif PPPK dan belajar pegawai secara umum. Yang tidak bisa ditunda dan diabaikan,” tegas legislator, lima periode itu.
Pertimbangan berikutnya, soal infrastruktur jalan dalam kota. Menurut pengamatan sederhana Sugianto, 80 persen ruas jalan dalam kota Mamuju tidak menggambarkan jalan kota.
Ada kubangan, kadang-kadang ditanami pisang warga. Belum lagi peghubung antara desa atau desa ke kecamatan, misal ke Desa Batupannu, ke Tamasapi, Takaurangan, Manalisse, Tamakula’ hingga Dusun Lempo Desa Tadui.
“Ini kita baru bicara infastruktur dalam wilayah Kecamatan Mamuju. Menurut saya itu jauh lebih mendesak. Kemudian perlu juga kita bertanya kepada bupati Mamuju (Sutinah, red). Manakah yang perlu didahulukan melanjutkan pembangunan Manakarra Tower atau membenahi persawahan warga di Sampaga Kecamatan kalukku yang rusak akibat banjir bandang,” tandas politisi Partai Golkar, itu. (rzk/jsm)
