MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, harus gerak cepat menyusun berbagai formasi agar daerah ini bisa keluar dari tekanan inflasi yang sudah menyentuh angka 4,54 persen pada Februari 2023.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dari angka inflasi tahun 2022 di bulan yang sama dengan angka 2,89 persen. Harga-harga yang terus merangkak naik jelang bulan Ramadan juga mesti direspon serius pemerintah di setiap kabupaten di Sulbar.
“Pola konsumsi masyarakat Sulbar cenderung meningkat pada periode menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan dan Nasional). Pada periode ini komoditas penyumbang inflasi berasal dari kelompok volatile food dan administered price. Saya harap peran aktif TPID dapat mengantisipasi hal ini,” kata Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik, saat kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar, di ruang pola Kantor Bupati Pasangkayu, Jumat (3/3).
Transportasi pesawat, BBM, beras dan bawang merah masih menjadi penyumbang terbesar tingginya inflasi di Sulbar. Empat komoditas itu diharap mampu lebih diantisipasi jelang puasa dan hari raya idulfitri nantinya. Akmal pun meminta para bupati, bulog, OPD dan stakeholder terkait agar memperkuat koordinasi dalam pengawasan stok dan distribusi.
Akmal yakin melalui sinergi yang baik antara TPID, Aparat Penegak Hukum (APH), Satgas Pangan, dan berbagai stakeholder lainnya, maka inflasi Sulbar 2023 akan lebih baik dari tahun lalu dan berada pada level stabil.
“Andil naiknya inflasi bulan Februari 2023 akibat naiknya semua kelompok pengeluaran. Terbesar dari sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2022 perekonomian Sulbar tumbuh sebesar 2,3 persen, namun tidak seimbang dengan inflasi sebesar 4,85 persen. Dirjen Otda Kemendagri itu menjelaskan, saat ini komoditas beras secara umum terjadi tren peningkatan harga baik dari jenis beras kualitas bawah, kualitas medium, dan kualitas super.
“Sementara komoditas minyak goreng curah mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak goreng kemasan bermerek,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris menuturkan, TPID telah membahas sejumlah strategi operasi pasar. Tujuannya menjaga tekanan inflasi di sejumlah daerah.
“Sesuai hasil rapat telah ditemukan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti ikan cakalang, ikan layang, minyak goreng, beras, BBM dan tiket pesawat, yang disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal,” ujar ketua TPID Sulbar, itu.
Terkait kenaikan harga minyak goreng dan beras, Idris menyatakan, pemerintah daerah akan segera melakukan tindakan di semua pertokoan beras dan distribusi minyak goreng.
“Kita segera akan lakukan tindakan. Dinas terkait, pemerintah daerah harus banyak turun di lapangan dan harus menyeimbangkan antara perumusan kebijakan dan eksekusi kebijakan,” bebernya. (ajs/*)
