MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID –Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memberi warning terhadap pengelolaan anggaran penanganan Stunting di Sulbar.
Mengapa tidak Rp146 Miliar dihabiskan pada 2022 banyak digunakan sekedar pelatihan dan rapat pertemuan. Sewajarnya Sulbar masih menjadi salah satu daerah dengan prevalensi stunting tinggi di Indonesia.
“Soal anggaran, kita sudah cukup APBN, APBD provinsi/APBD kabupaten dan swasta. Cuman memang yang menjadi masalah itu tadi, konvergensi dan tepat sasaran. Tadi kan banyak anggaran hanya pelatihan. Ini juga perlu diwarning. jangan sampai hal hal itu tidak pada sasaran.” tegas Wapres Ma’ruf Amin pada Rakoor Penurunan Stunting di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 23 Februari 2023.
“Anggaran Stunting memang untuk penanganan Stunting. Ini sangat penting..sasarannya dan kenvergensinya,” sambung Wapres.
Selain itu, penting agar memastikan seluruh pihak terlibat. Dengan mengkoordinasikan ketenaga lapangan, baik posyandu, kader PKK, penyuluh KB, kader sanitasi, tim pendamping keluarga, kader pembangunan manusia. Karantaruna, pendamping desa.
“Koordinasi itu, menggerakkan bersama. Persoalan stunting ini bukan hanya tugas pemerintahan tetapi tugas kemanusiaan. Dan masalah masa depan kita,” tutup Wapres Ma’ruf Amin.
Diketahui, penggunaan anggaran penurunan stunting di Sulbar Sebesar Rp 146 miliar lebih pada 2022. Sebesar 19,17 miliar diintervensi melalui lembaga kementerian di Sulbar, Sementar melalui Belanja Transfer sebesar Rp129,57 miliar dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 6,85 miliar, DAK Non Fisik 118,58 miliar, dan Dana Desa 4,14 miliar. Hanya saja pengelolaan dana tersebut belum optimal.
“Lebih banyak digunakan rapat dan pelatihan, pembinaan. artinya apa. Rp112 miliar ini habis kegiatan rapat-rapat. Relatif tidak nampak. Inilah persoalan di Sulbar,”tegas Akmal. (jaf)
