POLEWALI, RADARSULBAR.CO.ID – Imbas dari keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 tahun 2022, sejumlah anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Polman mengalami recofusing atau pemangkasan. Termasuk anggaran untuk anggota DPRD Polman yang melekat di sekretariat dewan dipangkas hingga Rp 21 miliar dari total anggaran dalam APBD 2023 sebesar Rp 30 miliar.
Sehingga anggaran untuk Sekretariat DPRD Polman tersisa Rp 9 miliar saja yang diperuntukkan untuk kegiatan 45 anggota DPRD Polman selama tahun 2023 ini.
Sekwan DPRD Polman Andi Mahadiana Jabbar menyampaikan, seluruh daerah di Indonesia mengalami hal demikian. Masalahnya APBD 2023 lebih dulu ditetapkan sebelum terbitnya PMK Nomor 212 pada tanggal 27 Desember 2022.
“Sudah ada perencanaan, kegiatan sudah berjalan. Sebagian anggota DPRD sudah melakukan temu konstituen dengan menggunakan uang pribadi mereka sendiri karena khawatir kegiatannya mundur,” ujar Andi Mahadiana Jabbar, Senin 20 Februari.
Menurut Andi Mahadiana, sejak Januari sudah banyak yang melaksanakan reses dan temu konstituen dengan menggunakan uang pribadi dewan karena anggaran belum cair.
Ia juga menyampaikan, kegiatan lainnya yang terancam batal dilakukan pembahasan yakni tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) karena begitu banyak yang akan direfocusing.
Sebelumnya Kepala Badan Keuangan Pemkab Polman, Mukim Tohir mengakui seluruh anggaran OPD kena imbas refocusing atau pergeseran anggaran ini menyusul keluarnya PMK Nomor 212 Tahun 2022 tertanggal 27 Desember 2022. Dimana anggaran lebih difokuskan pada anggaran bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Pergeseran ini dilakukan karena Pemkab Polman telah mengesahkan APBD 2023 sebelum keluarnya PMK 212 tahun 2022 ini.
“Recofusing ini merupakan perintah pemerintah pusat dengan keluarnya PMK 212. Saat ini pihaknya masih melakukan penyusunan data setiap OPD yang kemudian dilihat mana yang akan disesuaikan. Karena nantinya anggaran yang direfocusing diperuntukkan untuk bidang kesehatan, pendidikan, PUPR. Termasuk anggaran untuk gaji PPPK dan kelurahan.
Tetapi Ia belum merinci berapa besaran anggaran yang direfocusing setiap OPD termasuk di Setwan Polman. (arf/mkb)
