MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID– Setiap perencanaan harus berbasis data, demikian Pembangunan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Permukiman yang akan dijalankan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sulbar tahun ini.
Hanya saja, data yang digunakan DPKP untuk program tersebut belum detail. Sehingga Akmal berharap DPKP perlu memperjelas data.
“Data belum detail. Belum punya data pendukung, dimana titiknya, dimana lokasinya.” ujar Akmal Malik, usai membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi membahas Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Permukiman, di Graha Sandeq, Kabupaten Mamuju, Rabu 15 Februari 2023.
Data dimaksud terkait status kawasan permukiman kumuh per kabupaten. Sementara data tersebut tidak didukung dengan data yang menunjukkan langsung peta kawasan tersebut.
Melalui sambutan itu juga ia memaparkan Data Desa Presisi sebagai contoh dalam melihat PSU di setiap desa, dengan harapan DPKP menggunakan data tersebut dalam menjalankan program penyediaan PSU Permukiman di Sulbar.
“Persoalan kita perencanaan tidak berbasis data sehingga dana yang kecil itu juga tidak tepat sasaran. “tegas Akmal.
Kepala DPKP Sulbar Saharuddin mengaku pihaknya juga belum memiliki data. Karenanya ia berharap melalui Rakoor tersebut dapat menyamakan referensi dalam melakukan intervensi pembangunan PSU Permukiman kedepan.
“Selama ini kita tidak tahu data sehingga kita lakukan ini, (rakor dan sinkronisasi),” ungkapnya. (jaf)
