MAJENE, RADAR SULBAR – Wakil Ketua DPRD Majene Adi Ahsan mengungkapkan tahun 2023 tak mengusulkan Pokok Pikiran (Pokir) untuk dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Padahal Pokir diatur dalam perundang undangan.
Legislator Golkar ini mengatakan ada kesalahan tafsir dari kekuasaan bahwa Pokir itu harus mengikuti visi misi Pemkab Majene.
Menurutnya tidak seperti itu karena Pokir disalurkan lewat hasil reses yang dilakukan anggota dewan.
Hasil resen anggota DPRD itu yang menjadi tumpuan dasar dirumuskan Pokir yang diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Jadi Pokir itu tidak mengikutkan nilai. Contohnya jalan yang diikutkan volume saja, berdasarkan wilayah lokasi reses. Kalau reses diarahkan ke asrama mahasiswa, sejak kapan anggota DPRD melakukan reses disana, karena kita reses berdasarkan wilayah masing masing,’ ungkapnya.
Ia mengatakan terkadang anggota DPRD lupa saat melakukan reses. Misalnya ada anggota DPRD yang tidak ikut reses tetapi terjadi bencana di wilayah dapilnya setelah reses dilakukan.
“Akibat bencana itu ada rumah yang tiba tiba mau tergerus, kita turun ke lapangan untuk meninjau. Itu bukan reses lagi namanya tetapi peninjauan lapangan. Biasa kita sampaikan ke dinas atau Pemkab kalau masuk rencana kerja (Renja) kita bisa fasilitasi. Itu bukan reses namanya hanya menyambungkan aspirasi masyarakat kepada pihak yang berkepentingan,” jelasnya.
Saat ini banyak yang bilang mengatakan dirinya tidak masukan reses karena mau pencitraan. Ia tidak masukan reses karena tidak sejalan Pemkab apalagi nilainya tidak sesuai.
“Kalau nilai tidak sesuai dana miliar itu sudah bisa mengakomodir kepentingan publik. Dana miliar saya tolak bukan karena nilainya, saya tolak karena ingin kita semua berpikir lebih bagus, berpikir lebih jernih, agar kita bisa menormalkan dulu situasi. Jumlah utang saat puluhan miliar itu bukan utang yang sedikit,” tambahnya.
Jangan sampai kalau tidak menahan diri, mengedepankan belanja tanpa memperhitungkan prioritas belanja maka akan mendapatkan sorotan diakhir tahun nanti dari publik.
“Saya sampaikan ke teman dewan tidak kasih masuk reses tahun ini, karena memikirkan utang pemerintah dulu. Karena utang itu ada dari pihak ketiga yang jumlahnya kisaran Rp 21 miliar, selebihnya Rp 28 miliar untuk penjalan dinas PNS dan anggaran rutin. Termasuk perjalan dinas sopir, ini yang penting kita pikirkan sama sama. Saya tidak masukan pokir bukan berarti saya lepas tanggung jawab, tetapi saya mau Pemkab Majene, seluruh jajaran, DPRD dan sebagainya mari kita normalkan situasi baru kita berpikir yang lebih baik lagi,” imbuhnya (r2/mkb)
