MAJENE, RADAR SULBAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menggelar forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Majene 2024, Kamis (2/2).
Tema pembangunan yang diusung tahun 2024 mendatang sinergitas percepatan pembangunan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingungan dalam menciptakan pemerataan pembangunan.
Sejumlah program prioritas yang dirancang pemkab diantaranya peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu peningkatan ketahanan keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan anak.
Rumusan agenda prioritas lainnya yakni menciptakan kemudahan akses lapangan kerja, penguatan reformasi birokorasi, inklusifitas pelayanan publik dan supermasi hukum.
Bupati Majene Andi Achmad Syukri saat membuka forum konsultasi publik RKPD ini menyebut penguatan kelitbangan untuk kajian inovasi pembangunan daerah. Kemudian penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, produktifitas hasil pertanian, industrialisasi agribisnis dan agroteknologi, produktifitas dan industrialisasi produk perikanan, serta pengendalian harga-harga kebutuhan pokok.
“Pembangunan infrasturktur yang merata dan berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukinan, serta penguatan dan preservasi nilai budaya dan kearifan lokal,” ujar Andi Syukri.
Ia juga mengungkapkan RKPD ini merupakan momentum yang sangat strategis bagi Majene untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rancangan pendanaan pembangunan 2024.
“Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini menjadi media untuk menentukan komitmen seluruh stakeholder dan proses pendanaan dan pengagaran,” ungkapnya.
Sementara Kepala Bappeda Majene, Andi Amriana Haerani mengatakan RKPD ini sementara penyempurnaan.
“Jadi yang disampaikan dalam acara ini terkait tema kegiatan yang akan dilakukan di 2024 nanti,” ujar Andi Amriana.
Kata dia, Musrenbang akan dilaksanakan pekan kedua bulan Februari ini.
“Pelaksanaan musrembang dimulai dari tingkat desa dan kelurahan. Setelah itu musrembang kecamatan kemudian tingkat kabupaten,” ujarnya.
Ia mengatakan menjadi perhatian utama Bappeda memodifikasi musrembang sesuai dengan adanya regulasi baru yaitu PMK Nomor 212.
“Jadi kita akan membuat strategi, yaitu lebih fokuskan tiga bidang yang besar mendapat anggaran DAU yakni Dinas Pendidikan, Kesehatan dan PUPR,” tandasnya. (rur/mkb)
