MAMUJU, RADARSULBAR – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat merilis kinerja APBN tahun anggaran 2022 lingkup Sulawesi Barat, akhir Januari 2023 kemarin.
Realisasi pendapatan APBN di Sulawesi Barat 31 Desember 2022 sebesar Rp1,44 triliun atau 120,59 persen dari target, terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBP masing-masing sebesar Rp1,34 triliun dan Rp103,07 miliar. Penerimaan perpajakan mengalami kenaikan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 11,76 persen yang sebagian besar berasal dari peningkatan realisasi Bea Keluar dan Pajak Pertambahan Nilai. Kenaikan harga referensi CPO dan produk olahannya turut mendongkrak peningkatan realisasi Bea Keluar.
Realisasi belanja modal pemerintah untuk penyediaan infrastruktur memberi andil yang besar dalam peningkatan realisasi PPN. Keberhasilan pencapaian target pendapatan tersebut menjadi wujud kristalisasi optimisme kebangkitan perekonomian di Sulawesi Barat pasca pandemi Covid-19.
Realisasi Belanja tercatat sebesar Rp9,83 triliun atau 97,83 persen dari pagu, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dari total belanja APBN tersebut, realisasi TKDD sebesar Rp6,45 triliun dan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp3,37 triliun yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja modal pemerintah diantaranya digunakan untuk pembangunan Bendungan Budong-Budong yang merupakan Proyek Strategis Negara dengan total kontrak sebesar Rp1,02 triliun dengan realisasi mulai 2021 s.d. 2022 sebesar Rp212,27 miliar. Kemudian pembangunan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni sebanyak 2.517 unit rumah sebesar Rp50,34 miliar dan pembangunan 3 paket Rumah Susun senilai Rp24,02 miliar.
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dilakukan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah sebanyak 97 Sekolah sebesar Rp309,71 miliar. Dalam bidang pemerintahan telah terealisasi program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp109,33 miliar dengan realisasi sampai akhir Desember 2022 sebesar Rp17,2 miliar.
Adapun untuk mendukung akses perhubungan udara, realisasi belanja modal Pembangunan Terminal Bandara Tampa Padang dari tahun 2019 s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp198,98 miliar dan untuk proyek Terminal dari 2017 s.d. 2022 terealisasi Rp98 miliar.
Secara rinci, realisasi belanja TKDD sebesar Rp6,45 triliun terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2022 yang telah disalurkan sebesar Rp113,61 miliar atau sebesar 95,41 persen dari pagu, Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 telah disalurkan sebesar Rp3,99 triliun atau sebesar 100 perse , Dana Insentif Daerah (DID) TA 2022 telah disalurkan sebesar Rp92,90 miliar atau sebesar 100 perse , Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2022 telah disalurkan sebesar Rp849,73 miliar atau sebesar 93,64 perseb.
Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa TA 2022 di Sulawesi Barat masing-masing sebesar Rp880,98 miliar dan Rp521,07 miliar.
Hingga akhir Desember 2022, persentase realisasi penyaluran DAK Fisik mencapai 93,91 persen, berada di atas persentase tingkat nasional yang mencapai 90persen.
DAK Fisik tersebut digunakan sebagian besar pada Bidang Pendidikan sebesar Rp393,21 miliar yang antara lain digunakan untuk rehab ruang kelas dan pembangunan ruang laboratorium komputer, pada Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp173,43 miliar diantaranya digunakan untuk penyediaan alat kesehatan rumah sakit dan puskesmas, dan pada Bidang Jalan sebesar Rp146,62 miliar diantaranya digunakan untuk rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan kabupaten.
Selain itu, penyaluran DAK Fisik telah menyerap tenaga kerja sebanyak 49.164 orang yang tersebar di 11 bidang dan 6 kabupaten. Bidang Pendidikan mendominasi penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 39.022 orang dan Kabupaten Mamasa menyerap tenaga kerja paling besar yaitu 34.457 orang.
Sedangkan persentase realisasi penyaluran Dana Desa sebesar 99,74 persen, berada di bawah persentase tingkat nasional yang mencapai 99,86% karena terdapat 2 desa yang tidak salur dana desa regulernya secara optimal.
Penggunaan Dana Desa dibagi kedalam 2 bagian, yaitu Dana Desa Reguler yang terealisasi sebesar Rp295,33 miliar dan BLT Desa yang terealisasi sebesar Rp216,70 miliar.
Kakanwil DJPb Sulbar M Saybani menjelaskan, di tengah risiko ketidakpastian global yang eskalatif, peran APBN sebagai shock absorber telah berfungsi optimal melalui implementasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang terdiri dari bidang Penanganan Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi. Realisasi PEN pada bidang Penanganan Kesehatan sebesar Rp39,04 miliar.
Realisasi pada bidang Perlindungan Masyarakat sebesar Rp611,06 miliar dengan rincian BLT BSU sebesar Rp29,28 miliar (48.808 pekerja), BLT BBM sebesar Rp71,62 miliar (477.446 KPM), PKH sebesar Rp230,70 miliar (273.921 KPM), Sembako sebesar Rp247,28 miliar (639.222 KPM), dan BLT Migor sebesar Rp32,18 miliar (321.822 KPM).
Sedangkan realisasi pada bidang Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp216,73 miliar yang terdiri dari Padat Karya sebesar Rp93,87 miliar (6.245 tenaga kerja) dan Ketahanan Pangan sebesar Rp122,86 miliar. Begitu massive dan beragamnya bentuk bantalan bantuan yang diberikan merupakan wujud nyata bahwa Pemerintah hadir dalam setiap sendi perekonomian menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
“Kinerja positif APBN TA 2022 merupakan modal kuat dalam merespon tantangan global dan memperkuat pelaksanaan APBN TA 2023. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen agar fungsi APBN TA 2023 lebih optimal baik secara alokasi, distribusi, dan stabilisasi sehingga mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian di Sulawesi Barat,” pungkasnya. (jaf)
