MAMUJU, RADAR SULBAR — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulbar, tidak menampik jika penanganan stunting di Sulbar belum optimal. Itu terlihat dari meningkatnya angka stunting tahun 2022 lalu.
Sebagai koordinator percepatan penurunan stunting, BKKBN Sulbar mesti lebih bekerja keras lagi mengkoordinir 17 kementerian/lembaga di Sulbar agar angka stunting bisa ditekan.
Kepala BKKBN Perwakilan Sulbar, Nuryamin mengatakan, hanya Pasangkayu dari enam kabupaten di Sulbar yang menunjukkan angka penurunan di tahun 2022. Meski tim di kabupaten sudah bekerja semua, namun data menunjukkan angka stunting meningkat.
“Kita (Sulbar) di peringkat kedua nasional, setelah Nusa Tenggara Timur (NTT). Kita hanya selisih 0,03 persen. Ini semua tanggung jawab kita bersama, bagaimana mensosialisasikan pola hidup sehat pada masyarakat,” kata Nuryamin, di Kantor BKKBN Perwakilan Sulbar, Senin 30 Januari.
Ia pun tidak bosan meminta agar orang tua aktif membawa bayinya ke Posyandu. Sehingga bisa dideteksi lebih dini. Nuryamin khawatir jika angka stunting tidak ditekan maka berdampak pada generasi Sulbar ke depan. Akan sangat parah jika nantinya Sulbar tidak punya daya saing lagi.
“Salah satu upaya kita percepatan penerbitan perda tentang penanganan stunting. Rencananya bulan April sudah ada,” ungkapnya.
Menurutnya, ada lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting. Seperti peningkatan komitmen, komunikasi perubahan perilaku, peningkatan konvergensi, peningkatan ketahanan pangan dan penguatan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
“Konvergensi artinya kerja sama. Stunting tidak ada yang punya. BKKBN pun hanya sebagai koordinator. Kegiatan-kegiatan stunting dilakukan di 17 kementerian/lembaga, kalau di daerah di OPD,” ungkapnya. (ajs/dir)
