MAJENE, RADAR SULBAR – Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Majene Fahruddin meminta partai politik (Parpol) tidak mengintervensi kemandiran kepala desa menjelang pemilihan umum.
Ia berharap pengurus Parpol tidak datang untuk mempengaruhi independensi pemerintah desa.
“Itu yang harus saya ingatkan kepada teman teman partai politik, jangan sekali kali datang mengganggu setiap tahun politik,” ujar Fahrudin saat ditemui beberapa waktu.
Kata dia, kepala desa sudah mampu menilai bahwa partai politik hanya datang numpang ketika ada pemilihan. Setelah selesai pemilihan pulang dan meninggalkan para kepala desa.
“Mudah mudahan ini menjadi kesadaran kolektif, apalagi kita saat bersama KPU ingin menyukseskan Pemilu serentak 2024 nanti. Tanpa intervensi dari partai politik, dan memberikan kedaulatan kepada masyarakat Kabupaten Majene,” ungkapnya.
Lanjut Fahruddin, terkait upaya revisi undang undang Nomor 6 tahun 2014 itu bukan hanya menyangkut perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
“Secara kelembagaan bagi kami di Apdesi Kabupaten Majene sangat mendukung revisi penyempurnaan undangan tersebut, karena menyangkut peningkatan pendapatan desa,” ungkapnya. (r2/mkb)
