MAMUJU, RADARSULBAR — Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masih tertinggal.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan ketertinggalan pada layanan administrasi pemerintah dan layanan publik yang masih kurang terkoneksi antara aplikasi umum nasional dan aplikasi khusus internal Pemprov.
Seharusnya dukungan teknologi di masing masing OPD sudah dibenahi sejak 2022. Untuk itu, kedepan Pemprov akan menerapkan SPBE Award agar semua OPD Pemprov Sulbar memaksimalkan SPBE.
“Saat ini untuk rekor yang teratas SPBE nya adalah BPKPD Sulbar. Kedepan akan dibuatkan pemberian Awards SPBE kepada OPD yang memiliki nilai tinggi SPBE nya,”ucap Idris, dalam Rapat Monitoring Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sulbar, di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 25 Januari 2023.
Sementara, Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula mengatakan, ada beberapa OPD terkendala teknis dalam menerapkan SPBE, baik menyangkut insfratruktur maupun kemampuan SDM.
“Pencapaian SPBE kita penilaian di 2022 adalah 2,04. Namun, capaian SPBE sampai Tahun 2026 ditargetkan meningkat dan kami sudah berkomitmen, Insya Allah WTP sampai dengan Tahun 2026, diupayakan mencapai nilai indikator 3,00,”ucap Mustari MulaKepala Bidang E-Government Dinas Kominfopers Sulbar, Muh. Ridwan Djafar menyampaikan presentasi mengenai kebijakan penyelenggaraan dan evaluasi SPBE Pemprov Sulbar Tahun 2023. Ia menyampaikan beberapa hal, yaitu terkait tindaklanjut Perpres SPBE di Pemprov Sulbar, Existing Teknis SPBE Provinsi , dan pengorganisasian Tim Pengelola SPBE OPD. (*)
