MAMUJU, RADARSULBAR — Ribuan masyarakat terdampak gempa bumi 15 Januari 2021 belum mendapat kejelasan terkait penyaluran dana stimulan tahap kedua.
Hal itu disayangkan PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik, apalagi saat mengetahui banyak masyarakat penyintas yang sudah membangun dengan menggunakan dana pinjaman. Belum lagi beberapa bulan kedepan masyarakat akan menghadapi bulan ramadan. Kasihan mereka yang harus berutang karena mendapat janji pemerintah.
Akmal pun menjelaskan perkara bantuan tersebut seperti “benang kusut” yang tiba-tiba disodorkan kepada Pemprov Sulbar. Sementara pemrpov tidak mengetahui duduk perkara dari bantuan itu disebabkan pemkab berjalan sendiri dan langsung berkoordinasi dengan pusat, dalam hal ini BNPB, tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Sulbar.
“Memang kabupaten bukan diperintah langsung provinsi namun ketika ada permasalahan pasti provinsi juga akan dilibatkan. Makanya pentingnya koordinasi,” tegas Akmal Malik saat menerima audiensi Pemkab Majene bersama Aliansi Peduli Korban Gempa Bumi, di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 24 Januari 2023.
“Koordinasi itu mudah diucapkan tapi sulit dijalankan,” sambung Akmal.
Karena itu, Akmal tak ingin lagi pemkab memberikan janji kepada masyarakat dan sebaiknya jujur kepada masyarakat terkait kurangnya koordinasi pemerintah kabupaten.
“Jujur kepada masyarakat bahwa
Meski begitu, Akmal bersedia memfasilitasi untuk melakukan komunikasi ke pusat. Hanya saja Akmal meminta kesabaran masyarakat sebab pemprov sendiri harus memulai dari awal.
“Pasti kita akan bantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi saya minta inspektorat melakukan audit agar mengetahui duduk perkaranya. Karena sampai sekarang saya belum menerima laporan dan belum melihat datanya itu,” ujar Akmal.
Setelah adanya data dilakukan audit dengan melibatkan inspektorat dan BPBD, baik kabupaten maupun provinsi.
Demikian disampaikan kepala BPBD Pemprov Sulbar Amir Maricar mengatakan selama ini komunikasi terkait data korban gempa langsung disampaikan oleh Pemkab ke Pusat. Sehingga provinsi tidak mengetahui perkara bantuan tersebut.
Bupati Majene Andi Achmad Sukri Tammalele mengaku, dirinya dilantik sebagai Bupati Majene pasca gempa 2021. Sehingga untuk persoalan bantuan itu ia harus berkoordinasi dengan provinsi agar dapat bersama-sama memperjelas bantuan tersebut.
Diketahui, BPBD Majene telah merampungkan data, tercatat masih terdapat 4.089 masuk daftar penerima bantuan tahap ke II. Data tersebut sudah disodorkan ke BNPB.
Untuk itu melalui pertemuan itu berharap Pemprov dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut. (jaf)
