JAKARTA, RADAR SULBAR – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilu 2024 masih belum aman dari ancaman adanya rencana penundaan pesta demokrasi.
Dia menegaskan, tahapan-tahapan yang sudah berjalan saat ini harus terus dikawal agar pelaksaan pemilu tetap terlaksana pada 2024 mendatang.
“Ada 17 partai politik dan 6 partai politik lokal Aceh yang telah ditetapkan KPU. Namun, hal ini menurutnya bukan berarti penyelenggaraan pemilu 2024 sudah aman dari ancaman penundaan,” kata Fadli Zon kepada wartawan, Kamis (29/12).
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, alasan ancaman itu masih ada lantaran bulan lalu ada masih ada pemberitaan di sejumlah media ihwal adanya wacana penundaan pemilu yang datang dari aktor-aktor politik.
“Sebagai wacana yang inkonstitusional, pemerintah hendaknya tak lagi membiarkan ketidakpastian penyelenggaraan pemilu, karena bisa merusak aspek konstitusionalitas, struktural, dan politis pada sistem demokrasi Indonesia,” ucap Fadli.
Selain itu, yang juga perlu dikawal bersama di tahun politik 2023 terkait kualitas jalannya pemilu itu sendiri. Politikus Partai Gerindra itu menilai bangsa Indonesia perlu mengambil pelajaran berharga dari pengalaman Pemilu 2019 yang menyisakan sejumlah problem mendasar yang sangat serius.
“Mulai dari persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap), netralitas penyelenggara pemilu, problem hitung cepat, hingga meninggalnya ratusan petugas pemilu, hingga persoalan terkait ancaman jaminan kebebasan sipil dan berpendapat,” ungkap Fadli.
Ketua BKSAP DPR RI itu menambahkan, pada 2023 akan menjadi sejarah sekaligus tikungan baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
“Karenanya tak berlebihan kalau tahun 2023 dapat dikatakan sebagai momen pertaruhan bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Apakah bergerak maju atau semakin terkikis,” pungkasnya. (jpg)
