MAMUJU, RADAR SULBAR — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Karampuang telah memasuki usia 20 tahun.
Menyambut usia ini, yayasan yang beraktifitas dalam pemenuhan hak anak dan perempuan tersebut berharap dapat terus aktif dan eksis.
“Semua hal yang telah kita capai, merupakan kerja keras bersama. Kita harus menjaga agar komitmen kita untuk berbuat yang terbaik bagi daerah dan bangsa tetap terjaga,” ujar Direktur Yayasan Karampuang, Ija Syahruni, pada acara silaturrahmi dan syukuran dua dekade, di Cafe Ruang Rindu Mamuju, Selasa 27 Desember.
Ija menyatakan berbagai harapan untuk keberlanjutan lembaga ini. Diantaranya, kemandirian, menjaga kerjasama dengan berbagai pihak, tetap eksis serta terus mengawal isu-isu akar rumput seperti pendididikan dan anak.
“Dan untuk eksternal, kita berharap agar program yang sudah dilakukan bisa teradopsi secara meluas di berbagai daerah,” sambung Ija yang disambut tepuk tangan seluruh mitra dan anggota yayasan ini.
Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, seperti Pemutakhiran Data Berbasis Masyarakat (PDBM) yang kemudian menjadi program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di tahun 2011 lalu.
Kegiatan lainnya, yakni Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) sejak tahun 2011 hingga sekarang.
Program ini bahkan meraih rekor MuRI dan melahirkan program Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah dengan wilayah uji coba di Mamuju.
Hasil lainnya, beberapa desa tanpa anak tidak bersekolah. Seperti di Desa Dungkait Mamuju.
Program yang juga pernah dijalankan, yakni pencegahan perkawinan usia anak sejak tahun 2017 lalu. Program ini meraih penghargaan kabupaten terbaik dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Men-PPA) RI.
Atas berbagai inovasi program yang dijalankan, Yayasan Karampuang pun diganjar penghargaan sebagai lembaga perlindungan anak yang diberikan oleh Kemensos RI.
Penghargaan lainnya yakni predikat terbaik pada kategori pendidikan dari Millenium Development Goals (MDG’s) tahun 2012.
Dan terakhir, sekira sebulan lalu, mendapatkan penghargaan terbaik 1 kategori Organisasi Masyarakat Sipil dari Sustainable Development Goal.
“Kami juga melaksanakan berbagai kegiatan di Palu Sulteng, seperti program sistem relasi pencatatan dokumen kependudukan. Ini bagian dari pemenuhan akte kelahiran bagi anak sebagai layanan dasar negara,” ujarnya. (dir)
