JAKARTA, RADAR SULBAR- Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik sejumlah kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang dinilai kerap bikin gaduh di tengah masyarakat.
Anggota Fraksi PDIP, Gembong Warsono menilai, kemampuan komunikasi publik Budi Hartono lemah hingga muncul kegaduhan di tengah masyarakat.
“Yang menjadi kegelisahan F-PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan,” kata Gembong di hadapan Pj Budi Hartono di Kantor Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Lantai 8 gedung Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin 18 Desember 2022.
Gembong mengatakan, ada dua kebijakan Bj Gubernur Heru Budi Hartono yang membuar DPRD risau.
Pertama soal pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun. PDIP menilai, kebijakan Heru sangat minus.
“Ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa, ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, nyapu jalanan merasa gelisah. Kami F-PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus, bukan sekadar minus,” ujar Gembong.
Kebijakan selanjutnya yang dianggap membuat gaduh terkait pergantian slogan menjadi ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’. Menurutnya, slogan baru ini tidak dikomunikasikan dengan baik di hadapan publik.
“Kedua, soal komunikasi publik kaitan dengan slogan ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’. Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media. Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik,” ujarnya.
Karena itu, Fraksi PDIP mendorong Heru agar menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama.
“Apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD. Itu paling utama,” ucapnya.
“Karena Pak Pj kan tugasnya untuk membuat kebijakan, operasionalnya kan adalah di SKPD, mungkin dengan peran Pak Deputi mendampingi Pak Pj mudah-mudahan ini bisa lebih baik. kalau sudah ada pak deputi kan insyaallah jalannya Pemprov ke depan bisa lebih baik, jadi bisa bergandengan tangan,” imbuhnya. (fin)
