JAKARTA, RADAR SULBAR – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa APBN menjadi instrumen pengendalian inflasi. Juga, instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Karena itu, untuk menjaga ekonomi dalam negeri di tengah perekonomian global yang diprediksi memburuk, pemerintah memfokuskan APBN 2023 pada enam kebijakan.
”Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi,” ujar Jokowi saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 kemarin, Kamis 1 Desember 2022.
Fokus lainnya adalah pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, serta pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Fokus kebijakan tersebut, lanjut dia, membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan.
Jokowi meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengendalikan secara detail belanja-belanja yang akan dilakukan. Tidak terjebak pada belanja rutin. Produk dalam negeri juga diutamakan dalam belanja pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pada 2023, pemerintah mematok pendapatan negara Rp 2.463 triliun dan belanja negara Rp 3.061,2 triliun.
Ani sapaan karib Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.
Belanja negara 2023 ditetapkan Rp 3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp 814,7 triliun.
”Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, prioritas pemerintah di bidang kesehatan bergeser dari penanganan pandemi menjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
”Fokusnya adalah pelayanan primer nomor satu. Jadi, kita akan melakukan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi puskesmas, posyandu, kemudian program-program yang sifatnya promotif preventif,” ujarnya.
Untuk sektor pendidikan, dianggarkan Rp 80,22 triliun. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, komponen terbesar adalah pendanaan wajib sebesar Rp 38,17 triliun.
“Ini adalah berbagai macam tunjangan dan bantuan kita untuk memastikan akses pendidikan seperti PIP, KIP, tunjangan guru, tunjangan dosen,” ujarnya.
Kemudian, untuk program Merdeka Belajar dialokasikan anggaran Rp 4,57 triliun. Angka tersebut digunakan untuk berbagai macam pengembangan seperti kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, program guru penggerak, pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak di daerah 3T, dan program literasi. (jpg)
