MAJENE, RADAR SULBAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-Sulbar diminta mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk mengatasi inflasi.
Hal ini ditegaskan, Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik saat membuka High Level Meeting (HLM) pengendalian inflasi daerah se-Sulbar yang diadakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemprov Sulbar di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu 9 November 2022.
Kegiatan tersebut merupakan yang ketiga kali dilaksanakan dalam upaya menekan inflasi di daerah ini. Akmal Malik menegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengeluarkan surat ederan ke kapala daerah untuk segera memanfaatkan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Bantuan Tak Terduga (BTT) sebesar dua persen untuk digunakan menanggulangi inflasi.
“Dana itu bisa digunakan untuk jaringan pengamanan sosial, perlindungan pekerjaan. Namun realisasi di lapangan saat ini masih rendah. Rata-rata penyalurannya baru 8,5 persen, sehingga kami meminta penyaluran ini dipercepat dalam penanggulangan inflasi,” ungkap Akmal Malik.
Ia mengimbau kepada semua daerah berpikir akan apa, tetapi bagaimana harus melakukan aksi di lapangan.
“Oleh saya meminta seruh kabupaten agar segera mengeksekusi penyaluran bantuan infalasi ini. Karena
selama ini persoalan tata kelola menjadi kendala banyaknya anggaran terkait penanganan inflasi tidak tersalurkan dengan maksimal,” terangnya.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar Hermanto mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih tinggi dibandingkan 2021 lalu.
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini kami perkirakan 3 hingga 4 persen. Karena pada tahun lalu hanya 2,56 persen,” ujar Hermanto.
Kata dia, pada bulan Meret perekonomian menunjukkan hal positif, karena pertumbuhan ekonomi Sulbar dari data BPS tumbuh 3,39 persen.
“Kami harapkan bulan empat akan lebih tinggi, meskipun saat ini ada inflasi tetapi kita dorong pertumbuhan ekonomi naik juga,” tambahnya.
Namun kondisi itu secara nasional, Sulbar dibandingkan provinsi lain Sulbar berada di nomor enam terendah secara nasional dengan pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada Oktober sebesar 5,26 persen.
“Namun kita masih punya dua bulan November dan Desember, resiko inflasi cukup tinggi. Sehingga ini menjadi perhatian untuk menekan infalasi khususnya untuk pangan,” ucap Hermanto.
Ia memprediksi, Sulbar dapat kembali mengalami inflasi jika tidak ditangani dengan serius.
Sedangkan Bupati Majene Andi Achmad Syukri dalam pertemuan ini menjelaskan pengendalian inflasi merupakan salah satu focus intervensi pemerintah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menyadari bahwa selain mengejar target angka pertumbuhan ekonomi, juga diperlukan upaya untuk menekan dan mengendalikan stabilitas tingkat inflasi di daerah ini.
Inflasi yang rendah dan stabil menjadi salah satu prasyarat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan target pertumbuhan ekonomi diatas laju inflasi maka akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat dan tercipta suatu stabilitas harga sehingga masyarakat mampu dan mudah untuk membeli segala kebutuhan hidup.
“Dengan kondisi ini, tentu akan terjadi percepatan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Dijelaskan, komoditas pangan pada beberapa kecamatan di Majene sebagai wilayah penghasil. Diantaranya Kecamatan Sendana hingga Kecamatan Malunda, namun produksi pangan hanya cukup untuk memenuhi konsumsi keluarga pemilik lahan. Belum cukup untuk dapat dilepas ke pasaran dan meningkatkan ketersediaan pangan.
“Untuk wilayah Kecamatan Ulumanda yang memiliki potensi lahan untuk pengembangan komoditi pangan masih terkendala distribusi barang. Itu akibat buruknya jalur transportasi darat, sehingga permasalahan ini terus kita benahi dari tahun ke tahun,” tandasnya. (rur/mkb)
