MAMUJU, RADARSULBAR — Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Sulawesi Barat dilantik di Graha Sandeq Gedung PKK Sulbar, Selasa 8 November 2022.
Kepala Satgas IV Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI, Ipi Mariati Kuding mengucapkan selamat kepada pengurus dikukuhkan. Ia pun memberikan penjelasan terkait tugas KPK.
Dijelaskan KPK bertugas untuk melakukan pencegahan, penindakan terhadap potensi terjadi korupsi, Salah satunya dengan mendorong agar tata kelola pemerintahan yang baik dengan clean and good governance. Termasuk dalam sektor bisnis. “
Sektor bisnis sebagai sektor strategis sehingga KPK menempatkan sektor bisnis sebagai upaya untuk pencegahan korupsi,”ujarnya.
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengatakan saat ini yang terpenting dalam melakukan pencegahan adalah dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak. Menurutnya pemberantasan Korupsi tiduk cukup hanya pemerintah saja tetapi juga harus melibatkan masyarakat.
“Kami berharap kehadiran KAD sebagai mitra kami, kita mencoba untuk menghilangkan praktek extra ordinary crime di Sulbar,” kata Akmal Malik
.Akmal Malik mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar bersama KAD berkomitmen untuk menghilangkan perilaku korupsi.
“Kolaborasi adalah kuncinya, kolaborasi dengan KPK dan seluruh pihak,” ucap Akmal.
Ia berharap, KAD yang telah dilantik dapat melakukan kanalisasi, sosialisasi serta bekerja bersama melahirkan enterpreneur yang mampu mendorong daerah lebih baik.
“Pemda akan membantu. Terkait Isu penanganan korupsi KAD di depan kita. Saya berharap KAD segera siapkan rencana aksinya,” kata Dirjen Otda itu.
Dirinya juga berharap kehadiran KAD bisa meningkatkan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Sulbar.
“Kalau KAD berhasil meningkatkan SPI kita akan berikan reward,”ucap Akmal.
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik, menjelaskan pentingnya berkolaborasi dan bersinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi. Termasuk dengan kehadiran KAD, diharapkan menjadi mitra Pemda dalam menghilangkan praktek extra ordinary crime di Sulbar.
“Kolaborasi adalah kuncinya, kolaborasi dengan KPK dan seluruh pihak,” ucap Akmal.
Akmal juga berharap kehadiran KAD bisa meningkatkan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Sulbar.
Ketua KAD Sulbar Taslim Tammauni, berterima kasih atas kemitraan yang terbangun bersama Pemprov Sulbar. Ia pun mendorong kolaborasi untuk meningkatkan supremasi hukum di wilayah Sulbar. Tujuannya agar pencegahan korupsi bisa ditegakkan.
“Karena Sulbar perlu penegakan hukum. Harapan saya dengan lahirnya KAD kita bisa berkolaborasi lebih baik karena masih banyak oknum korupsi di Sulbar. Kita ingin supremasi hukum ditegakkan di Sulbar,” tutup Taslim. (*)
