Ia juga menjelaskan persoalan lainnya dikarenakan adanya permasalahan data.
“Masalah ada yang dananya tidak masuk salah satunya karena persoalan data di Capil dan lain sebagainya. Seperti NIK tidak valid sehingga hal-hal tersebut menjadi penyebab bantuan tidak masuk,” jelasnya.
Belum lagi persoalan data dapodik anak KPM yang sekolah apakah masih terdaftar atau tidak. Itu juga berpengaruh. Untuk itu pihaknya meminta masyarakat penerima bantuan juga memperhatikan data-data kependudukannya agar tidak bermasalah.
Berdasarkan data penerima PKH di Kecamatan Alu berjumlah 1.124 KPM dan untuk Polman berjumlah 26.000.
Ketua Komisi IV DPRD Polman Rusnaedi berharap, kejadian ini tidak berulang lagi dimasa mendatang.
“Kita berharap pendamping dapat menjalankan tugas sesuai tupoksi nya agar tidak ada lagi laporan masyarakat,” jelasnya.
Lanjutnya, RDP kemarin yang menyebutkan datanya ratusan itu sudah diklarifikasi di lapangan. Ditemukan memang terdapat beberapa persoalan salah satunya bantuannya dicairkan anaknya dan kesalahan data penduduk serta ada pembaharuan data sehingga bantuannya tersendat. (arf/mkb)
