JAKARTA, RADARSULBAR — G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU).
G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.
Pertemuan itu mengagendakan konferensi Tingkat Tinggi (KTT) melibatkan kepala negara/pemerintahan. Selain itu pertemuan tingkat Menteri dan Deputi, serta pertemuan Kelompok Kerja beranggotakan para ahli dari negara G20.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, momentum presidensi ini hanya terjadi 20 tahun sekali sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
Beberapa agenda prioritas pertemuan itu, pertama, Exit Strategy to Support Recovery, Membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi (terutama negara berkembang) dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya (umumnya negara maju).
Kedua, Adressing Scarring Effect to Secure Future GrowthMengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.
Ketiga, Payment System in Digital Era Standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC).
Empat, Sustainable Finance Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan) dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuanganFinancial Inclusion:
Lima, Digital Financial Inclusion & SME Finance Memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.
Keenam, International Taxation Membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting (BEPS).
Menko Perekonomian menyebutkan, presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Itu sekaligus bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya.
Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia.
Sebab itu, melalui G20 menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Apalagi Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan.
Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan (showcasing) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.
Meskipun kondisi geopolitik global masih dibayangi dengan ketidakpastian, namun Indonesia terus mengambil perang dalam berbagai forum Internasional, salah satunya menjaga konektivitas dan rantai pasok global.
Sebagai salah satu platform multilateral, Presidensi G20 Indonesia memiliki peran yang kompleks dalam menyajikan solusi konkret, berkelanjutan, serta inklusif dengan menginisiasi adanya pendekatan baru dalam menghasilkan concrete deliverables sebagai manfaat yang nyata.
Dengan mengangkat tiga isu utama berupa penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digitalisasi, serta transisi energi yang adil dan terjangkau, Presidensi G20 Indonesia telah berkomitmen menetapkan arah strategis dalam memastikan solusi bagi berbagai tantangan global, salah satunya terkait penjaminan ketersediaan konektivitas dan rantai pasok global yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional berkelanjutan.
“Sebagai forum ekonomi global utama, G20 di bawah Presidensi Indonesia juga akan terus berupaya mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dan keuangan saat ini serta memastikan capaian global SDGs 2030 tetap on track dan no one left behind,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain berperan dalam menjamin rantai pasok global melalui Presidensi G20 Indonesia, Menko Airlangga turut menjelaskan bahwa Pemerintah juga telah berupaya menjaga konektivitas logistik dan rantai pasok nasional dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional yang menjamin ketahanan rantai pasok, mengembangkan KEK untuk meningkatkan konektivitas antar pemangku kepentingan logistik, mengembangkan sistem terintegrasi melalui National Logistics Ecosystem (NLE), hingga mendorong peningkatan logistik e-commerce dan inisiatif startup untuk berkolaborasi dalam logistik marketplace.
Melalui implementasi berbagai kebijakan tersebut, Menko Airlangga menuturkan bahwa kinerja perekonomian nasional saat ini kian menunjukkan penguatan yang terlihat dari tumbuhnya ekonomi pada Q2-2022 sebesar 5,44 persen dibarengi dengan tingkat inflasi yang relatif moderat, serta neraca perdagangan yang terus menunjukkan kondisi surplus selama 28 bulan berturut-turut. (*)
