JAKARTA, RADAR SULBAR – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap nyapres, jika dirinya memang diminta oleh masyarakat untuk menjadi Calon Presiden pada pemilu 2024 nanti.
Namun demikian, ia mengaku sangat memahami etika politik, dimana keputusan untuk nyapres atau tidak, ia akan tetap “manut” pada keputusan partainya.
“Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap,” kata Ganjar, dalam sesi wawancara di salah satu TV Swasta, dikutip Selasa 18 Oktober 2022.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Pasalnya, Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan.
“Ketika partai sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap soal itu,” imbuhnya.
Dalam hal ini Ganjar menekankan pentingnya etika politik saat bernaung di suatu partai.
Selain itu menurutnya, suara rakyat juga menjadi pertimbangan partai dalam menentukan calon pemimpin bangsa.
“Maka kenapa di awal sebagai etik politik tentu saja kami sangat menghormati satu PDI Perjuangan sebagai partai saya, dua relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang dan yang kedua tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Maka itu, Ganjar memilih untuk memberikan kesempatan kepada partai untuk berdialog dan berkomunikasi untuk menentukan Capres yang akan diusung.
Menurutnya, dialog dan komunikasi itu menciptakan keputusan terbaik.
“Realitas survei yang memang itu ada. Maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi, untuk mengambil yang terbaik. Simpel kan,” pungkasnya.
Diketahui, Ganjar Pranowo santer dikabarkan menjadi kandidat Calon Presiden (Capres) 2024 terkuat. Hal tersebut terbukti dari melejitnya nama Ganjar Pranowo di puncak elektabilitas berbagai survei lembaga independen.
