MAMUJU, RADARSULAR –Komitmen mengadopsi DDP sebagai komitmen pemrprov Sulbar mewujudkn desa presisi di provinsi ke 33 ini. Sebagaimana penjelasan Rektor IPB, Arif Satria, terkait data merupakan maslaah fundamental. Dijelaskan ketika data desa salah maka data kecamatan salah, sampai ketingkat kabupaten, provinsi, hingga data nasional salah.
Karena itu Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mendukung program Data Desa Presisi (DDP).
Menurutnya, data yang diperoleh dari hasil pencacahan tim DDP menjadi terobosan yang dilakukan pemprov Sulbar. Dikatakan untuk saat ini baru 45 desa di enam kabupaten. Namun ketika seluruh desa mengadopsi program itu maka Sulbar telah memiliki referensi data yang dapat dipertangggungjawabkan dan presisi.
“Ini juga akan menjadi rujukan kita di DPRD dalam menentukan kebijakan angaran,” ujar Suraidah, ujar Suraidah, Minggu 16 Oktober 2022.
Diketahui Sulbar telah tercatat sebagai daaerah dengan desa terbanyak mengadopsi program DDP. Pemprov menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) serta memberdayakan pemuda-pemuda sebagai ujung tombak melakukan pencacahan data di 45 desa lokus DDP.
Tahun ini pemprov baru bisa menyasar 45 desa sebagai tahap awal dengan menggunakan anggaran sebesar Rp4,9 miliar. Rencananya pemprov kembali mengadopsi program DDP pada 2023.
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menargetkan 575 desa di Sulbar megadopsi DDP meskipun ia belum menghitung kebutuhan dana yang diperlukan.
Untuk mengintervensi 430 desa yang belum tersentuh tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Karena itu, Akmal menekankan pentingnya kolaborasi kabupaten, provinsi hingga pusat untuk mewujudkan DDP di Sulbar.
“Nanti kita cari dana, tetap kita gunakan APbd, bekerjasama Kabupaten Tapi mencari juga dana dari pusat,” kata Akmal belum lama ini. (jaf)
